HAK Angket Kecurangan Pilpres Ramai Ditolak, Ganjar Minta Tak Perlu Takut: Ini Biasa Aja Kok

TRIBUN-MEDAN.COM – Rencana gulirkan hak angket kecurangan Pilpres ramai ditolak, Ganjar Pranowo minta tak perlu takut.

Adapun capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyampaikan bahwa hak angket adalah cara paling adil yang perlu dilakukan untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024.

Ganjar Pranowo minta hak angket tak perlu ditakuti karena merupakan penyelidikan paling ‘fair’.

Tidak hanya itu, Ganjar juga mengatakan hak angket tersebut merupakan hal yang biasa karena sudah pernah terjadi sebelumnya.

"Kan yang paling bagus untuk bisa mengklarifikasi semuanya ini ya sudah penggunaan hak pengawasan hak konstitusi dari DPR untuk kemudian membuat penyelidikan itu paling bagus, paling fair,”

“Jadi enggak perlu takut. Ini biasa saja kok dan pernah terjadi dalam sejarah Indonesia," jelasnya, Jumat (23/2/2024) dikutip Tribun-medan.com dari Kompas.com.

"Dengan cara itu, nanti ada data, fakta, saksi, bukti, ahli, dan semuanya bisa dibuka dan publik bisa melihat.

Nanti coba siapa yang benar, jadi angket menurut saya cara yang paling pas lah," lanjut dia.

Disisi lain, Ganjar Pranowo mengaku belum membangun komunikasi secara pribadi dengan kubu pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), terkait wacana tersebut.

Hal ini ia sampaikan usai ditanya tentang komunikasi dengan kubu AMIN soal wacana digulirkannya hak angket DPR.

"Saya belum berkomunikasi (dengan kubu AMIN) secara pribadi," kata Ganjar.

Kendati demikian, ia menyambut baik adanya dukungan dari sekretaris jenderal tiga partai politik pengusung AMIN terhadap wacana hak angket.

Adapun tiga sekjen yang dimaksud adalah Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim, Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hasanuddin Wahid dan Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al-habsyi. Ganjar kembali

Sebelumnya diberitakan, tiga partai Koalisi Perubahan, yakni Partai Nasdem, PKS dan PKB menyatakan sikap akan mendukung hak angket di DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Hal itu disampaikan langsung Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Hermawi Taslim bersama Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, dan Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsy di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Kamis (22/2/2024).