Dinkes Sumut Mencatat Ada 6 Petugas PPS Meninggal Dunia

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mencatat sebanyak enam petugas Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS) meninggal dunia.

Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Alwi Mujahit menyebut, jumlah kasus meninggalnya petugas pemungutan suara pada Pemilu 2024 di kabupaten/kota se Provinsi Sumut bertambah.

"Kami mencatat 358 orang mendapatkan perawatan di rumah sakit dan Puskesmas dan enam yang meninggal. Data itu tercatat mulai tanggal 14-21 Februari 2024," ujar Alwi Mujahit, Kamis (22/2/2024).

Ia mengatakan dari jumlah tersebut, sebanyak 77 orang harus dilarikan ke rumah sakit dengan rincian 56 orang dirawat, 20 orang sembuh dan satu orang meninggal.

Sementara, 281 orang lainnya dibawa ke Puskesmas dengan rincian 147 orang dirawat, 130 orang sembuh dan lima orang meninggal.

Dikatakannya, kelompok yang terkena dampak tersebut terdiri dari berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu.

Di antaranya 23 orang dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), 144 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), 12 orang Linmas, 25 pemilih, 77 petugas, sembilan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Kemudian, 41 orang Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan 27 saksi.

"Dari sebaran geografis, terlihat bahwa kabupaten/kota dengan jumlah kasus tertinggi adalah Toba 155 orang, disusul Medan 43 orang, Tanjungbalai 41 orang, Deliserdang 24 orang, Simalungun 18 orang, Asahan 16 orang," katanya.

Ia menambahkan angka itu bergerak terus dan kini diposisi 358 orang dan ada enam meninggal dunia.

"Enam orang yang meninggal dari Medan, Langkat, Pakpak Bharat, Dairi, Sergai, Tapanuli Utara," jelasnya.

Beberapa penyakit yang diderita petugas itu, kata Alwi yakni kebanyakan kelelahan, hipertensi, sakit perut.

"Itu akibat kelelahan yang bekerja sampai tengah malam melakukan penghitungan suara. Hal ini juga disebabkan makan tidak teratur sehingga lemah dan dilarikan ke rumah sakit, yang paling banyak hipertensi," sebutnya.

Dijelaskannya, para petugas yang mengalami sakit tersebut akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang sudah dijamin oleh pemerintah sesuai surat edaran yang sebelumnya dari staf kepresidenan.

"Memang ada surat edaran dari staf kepresidenan jika petugas pelaksana Pemilu mengalami sakit namun tidak memiliki jaminan kesehatan mereka akan dicover oleh Dinkes provinsi maupun kabupaten kota. Ada juga kita temukan dari petugas ini tidak aktif kartu BPJS-nya namun tetap bisa berobat karena telah dijamin akan kesehatannya," pungkasnya.

(cr14/tribun-medan.com)