KILAS Balik Konflik Moeldoko vs AHY, Dulu Ingin Ambil Demokrat, Penyebab tak Hadir Pelantikan AHY?

TRIBUN-MEDAN.com - Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko tak hadir dalam pelantikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Angraria Tata Ruang (ATR)/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Istana Negara, Rabu (21/2/2024). 

Jokowi tak cuma melantik AHY, tetapi turut melantik Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto sebagai Menko Polhukam.

Ketua Umum Demokrat AHY secara resmi masuk dalam pemerintahan Jokowi setelah 10 tahun berseberangan. 

Pada pelantikan kali ini, banyak yang mengungkit kembali kisruh Demokrat dengan Moeldoko.

Apalagi, Moeldoko tidak hadir dalam pelantikan tersebut. 

Padahal sejumlah pejabat turut hadir dalam pelantikan Hadi dan AHY, di antara lain Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto, Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad, Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Kemudian terlihat, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia Budi Arie Setiadi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

Namun, tidak ada kabar pasti terkait ketidakhadiran Moeldoko. 

Di sisi lain, banyak spekulasi yang berembus bahwa dalam Kabinet Indonesia Maju yang tersisa 8 bulan lagi itu bakal membentuk atmosfer panas antara AHY dengan Moeldoko. 

AHY dan Moeldoko kembali bertemu dalam satu kabinet.

Di samping Demokrat yang sudah menninggalkan barisan oposisi dan memilih 'patuh' pada Jokowi, AHY dan SBY masih menyimpan kenangan pahit dengan Moeldoko. 

Lantas, bagaimana sebenarnya perseteruan antara Moeldoko dan AHY sebelumnya?

Pada 1 Februari 2021, AHY menyelenggarakan konferensi pers dan menyebut ada sebuah gerakan yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Demokrat.

"Adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," kata AHY dalam video konferensi pers yang diunggah dalam akun Youtube-nya.

Ia menyampaikan, gerakan ini melibatkan lima orang, empat di antaranya merupakan mantan kader, dan seorang lainnya adalah pejabat penting pemerintahan di lingkar kekuasaan Presiden Joko Widodo.