Kebiasaan Jokowi Reshuffle di Rabu Pon Disorot, Apa Maknanya? Deretan Menteri Ini Dilantik Hari Rabu

TRIBUN-MEDAN.com - Kebiasaan Jokowi reshuffle di Rabu Pon disorot, apa maknanya?

Simak pula deretan menteri ini yang dilantik pada hari rabu.

Hari Rabu (21/2/2024) ini, Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan melantik dua menteri yang akan memperkuat Kabinet Indonesia Maju.

Meski belum ada pernyataan resmi siapa yang akan dilantik, kabar kuat yang menggaung menyebutkan dua menteri itu adalah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto.

Informasi tersebut disampaikan anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (20/2/2024).

Menurut Gaus, AHY bakal menggantikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.

Sementara Hadi akan dilantik menjadi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam). Kursi Menko Polhukam kosong setelah ditinggal Mahfud MD yang mengundurkan diri.

Pelantikan akan dilakukan pada pukul 10.00 WIB.

“Jabatan (Hadi) yang lama ini diisi oleh AHY, kenapa AHY? Demokrat kan sekarang sudah bergabung dengan Pak Jokowi,” ujar Guspardi.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan bahwa Rabu (21/2/2024) hari ini, Presiden Jokowi akan melantik Menko Polhukam dan Menteri ATR/BPN di Istana Kepresidenan.

Seorang sumber Kompas.com di pemerintahan, membenarkan bahwa pelantikan AHY sebagai Menteri ATR/BPN dan Hadi jadi Menko Polhukam digelar Rabu hari ini.

"Iya benar," kata sumber tersebut menjawab pesan singkat Kompas.com.

Dihubungi terpisah, Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan tak menampik kabar bahwa AHY bakal dilantik menjadi Menteri ATR/BPN hari ini.

Baca juga: TELANJUR Viral Mayor Teddy Dibilang tak Sopan pada Dokter Pangkat Kolonel Padahal SOP,Video Dipotong

“Amin, amin, amin. Kalau buat saya amin. Pokoknya amin, sesuatu yang baik itu diaminkan,” kata Syarif, Selasa. Meski begitu, ia meminta publik menunggu sampai hari H pelantikannya.

“Kita qobul saja, karena itu hak prerogatif Presiden. Kalau SK (surat keputusan) sudah keluar ya benar,” ucap Syarief.