VIRAL Film Dirty Vote, TPN Ganjar-Mahfud: Jangan Ada yang Baper, Kalau tak Setuju, Buat Film Lain

TRIBUN-MEDAN.com - Film dokumenter Dirty Vote langsung menarik perhatian publik usai dirilis pada Minggu (11/2/2024). 

Film berdurasi hampir 2 jam ini menjabarkan mengenai kecurangan masif yang terjadi di Pemilu Presiden 2024.

Film ini disutradarai oleh oleh Dandhy Dwi Laksono, yang sebelumnya pernah menyutradarai film serupa berjudul Sexy Killers pada tahun 2019.

Tiga pakar hukum tata negara menjadi narasumber yakni Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar.

Aktivis Anti Korupsi Todung Mulya Lubis mengapresiasi peluncuran film ‘Dirty Vote’ yang memberikan gambaran kepada masyarakat terkait potensi pelanggaran pada Pemilu 2024.

Todung mengingatkan, agar jangan sampai ada pihak yang terlalu ‘bawa perasaan’ atau ‘baperan’ dengan kritikan.

Jangan baperan

“Banyak orang baperan kalau dikritik. Sikap ini berbahaya. Kalau tidak setuju dengan film itu, bantah saja dengan membuat film lain atau dengan argumen yang baik.

Kritik harus dibalas dengan kritik. Jangan kemudian melaporkannya ke polisi, karena kriminalisasi hanya akan membunuh demokrasi, menghambat kreativitas dan mematikan industri kreatif,” tegas Todung dalam konferensi pers di Media Center TPN di Cemara, Jakarta, 11 Februari 2024.

Dipandu oleh Aris Setiawan Yodi, Todung hadir bersama Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Todung menyatakan, sebagai pendidikan politik, ‘Dirty Vote’ sangat bagus memberikan literasi politik memahami dinamika yang terjadi.

Isinya sejalan dalam pemberitaan di media, misalnya soal pengarahan kepala desa dan intimidasi, atau concern lain soal politisasi bansos, persebaran 20 persen suara sebagai syarat kemenangan pilpres, dan banyak hal lainnya dijelaskan dalam film ini.

“Anda boleh tidak setuju dengan ‘Dirty Vote’, tetapi film ini membantu mengedukasi dan meningkatkan literasi politik di Indonesia.

Kita ini bisa kuat karena punya demokrasi, dan inilah yang jadi taruhan sebagai sebuah bangsa dan begara,” ujar  Todung seperti dilansir tribunnews.

Rakyat pemegang kekuasaan tertinggi