TKN Prabowo-Gibran Sebut Film Dirty Vote Bernada Fitnah, Pertanyakan Keterangan Pakar Hukum di Film

Lebih lanjut, TKN menyarankan rakyat untuk tetap tenang, tidak terhasut dan terprovokasi oleh narasi kebohongan dalam film rersebut.

"Serta tidak melakukan pelanggaran hukum, kita harus pastikan pemilu 2024 berlangsung damai, Luber- Jurdil (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil)," ungkapnya.

Sebagai informasi Dirty Vote merupakan film dokumenter eksplanatori yang disampaikan tiga orang ahli hukum tata negara yakni Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar.

Dalam film tersebut ketiganya mengungkap betapa berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu dan merusak tatanan demokrasi.

Bivitri Susanti menjelaskan secara sederhana film ini adalah sebuah rekaman sejarah tentang rusaknya demokrasi di Indonesia. 

Di mana kekuasaan disalahgunakan secara begitu terbuka oleh orang-orang yang dipilih melalui demokrasi itu sendiri.

“Bercerita tentang dua hal. Pertama, tentang demokrasi yang tak bisa dimaknai sebatas terlaksananya pemilu, tapi bagaimana pemilu berlangsung. Bukan hanya hasil penghitungan suara, tetapi apakah keseluruhan proses pemilu dilaksanakan dengan adil dan sesuai nilai-nilai konstitusi," ujarnya dalam keterangannya, Minggu (11/2).

"Kedua, tentang kekuasaan yang disalahgunakan karena nepotisme yang haram hukumnya dalam negara hukum yang demokratis,” sambungnya.

Ia pun mengingatkan sikap publik menjadi penting dalam sejarah ini. Apakah praktik lancung ini akan didiamkan sehingga demokrasi yang berorientasi kekuasaan belaka akan menjadi normal yang baru?

“Atau kita bersuara lantang dan bertindak agar republik yang kita cita-citakan terus hidup dan bertumbuh. Pilihan Anda menentukan,” tandas Bivitri.

Pertanyakan Keterangan Pakar Hukum di Film Dirty Vote

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Habiburokhman menuduh film Dirty Vote berisi “fitnah” dan “tidak ilmiah”.

Habiburokhman mempertanyakan keterangan tiga orang pakar hukum tata negara yang diwawancarai dalam dokumenter tersebut.

Film Dirty Vote yang dirilis pada Minggu (11/2/2024) disebut membicarakan dugaan penggunaan instrumen kekuasaan untuk memenangkan paslon tertentu dan “merusak tatanan demokrasi.”

"Jadi saya pikir, memang film ini sengaja didesain, diluncurkan di masa tenang ini, karena cara-cara yang fair untuk bertarung secara elektoral sudah tidak mampu mereka lakukan. Kalau tidak suka dengan salah satu paslon, kan ini event pemilu, ya kita dukung paslon yg lain kita lakukan dengan cara-cara yang sesuai koridor elektoral,” kata Habiburokhman dalam konferensi pers pada Minggu (11/2/2024).