TKN Prabowo-Gibran Sebut Film Dirty Vote Bernada Fitnah, Pertanyakan Keterangan Pakar Hukum di Film

TRIBUN-MEDAN.com - Film dokumenter berjudul Dirty Vote menggegerkan publik saat dirilis, Minggu (11/2/2024).

Film tersebut pun menjadi perbincangan hingga viral di media sosial.

Di tengah kehebohan film tersebut, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memberikan klarifikasi terkait film dokumenter eksplanatori Dirty Vote.

Tim Hukum dan Advokasi TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman menilai film dokumenter tersebut bernada fitnah dan memiliki narasi kebencian yang tidak ilmiah.

Hal ini disampaikannya dalamm konferensi pers di Media Center TKN Prabowo Gibran, Jakarta, Minggu (11/2/2024).

"Di negara demokrasi  semua orang memang bebas menyampaikan pendapat, namun perlu kami sampaikan sebagian besar yang disampaikan dalam film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang sangat asumtif dan tidak ilmiah," kata Habiburokhman, dikutip dari siaran langsung dikutip dari akun Instagram resmi TKN Prabowo Gibran.

Ia kemudian mempertanyakan kapasitas tiga ahli hukum tata negara yang berada di dalam film dokumenter tersebut.

Adapun tiga tokoh yang dimaksud yakni Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari.

"Saya kok merasa sepertinya ada tendesi keinginan untuk  mendegradasi pemilu ini, dengan narasi yang tidak berdasar," tegasnya.

"Rakyat pasti sangat paham bahwa tokoh yang paling banyak disebut yakni Presiden Joko Widodo sangat berkomitmen menegakkan demokrasi," ujarnya.

Tak hanya itu, Habiburokhman juga meyakini bahwa Rakyat telah paham pihak mana yang sebenarnya melakukan kecurangan dan pihak mana yang mendapatkan dukungan karena program dan rekam jejak yang jelas berpihak kepada rakyat.

"Kalau dalam film tersebut disampaikan saudara Zainal Arifin Mochtar agar rakyat menjadikan film tersebut sebagai dasar penghukuman, justru kami khawatir rakyat yang akan menghukum mereka dengan cara rakyat sendiri," jelasnya.

Sebab itu, TKN menilai informasi yang disampaikan tiga ahli hukum tata negara dalam film tersebut sangat tidak argumentatif dan tendesius untuk menyudutkan pihak tertentu.

Hal tersebut, kata dia, berseberangan dengan apa yang menjadi sikap sebagian besar rakyat.

"Yang saat ini saya lihat rakyat begitu antusias dengan apa yang disampaikan Pak Prabowo soal melanjutkan segala capaian pemerintahan yang ada sekarang," ucapnya.