MENTERI PUPR Basuki Tak Hadir saat Jokowi Resmikan Jalan Tol di Sumut, Ini Kata Kementerian PUPR

TRIBUN-MEDAN.COM - Ada pemandangan tak biasa saat Presiden Jokowi meresmikan Tol Tebing Tinggi-Indrapura dan Indrapura-Lima Puluh, Sumatera Utara, Rabu (7/2/20024).

Sebab, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono tak terlihat hadir. Padahal, biasanya Basuki selalu hadir saat Presiden Jokowi meresmikan proyek infrastruktur pemerintah.

Namun, persemian jalan tol kali ini, Presiden Jokowi hanya didampingi Menhub Budi Karya, Kepala BPJT Miftachul Munir, Pj Gubernur Sumut Hassanudin, dan sejumlah kepala derah di Sumut.

Tampak juga, Presiden Jokowi didampingi Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Golkar, Meutya Hafid di acara peresmian jalan tol tersebut.

Biasanya, dalam acara peresmian infrastruktur pemerintah, yang diundang hadir adalah pimpinan atau anggota dari Komisi V DPR.

Komisi V DPR merupakan mitra kerja Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan. 

Belakangan ini, Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Golkar, Meutya Hafid, kerap tampil saat Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja.

Seperti halnya saat Presiden Jokowi meresmikan gedung Graha Utama Akademi Militer (Akmil) di Magelang, Jawa Tengah, pada Senin (29/1/2024) lalu, politsi Partai Golkar itu tampak hadir. Bahkan terpotret satu meja dengan Luhut, Kapolri dan Panglima TNI.

Kemana Basuki?

Juru bicara Kementerian PUPR, Endra Atmawidjaja, mengungkap kepada awak median,, bahwa Menteri Basuki absen karena sedang menjalankan tugas ke luar negeri.

Menteri Basuki disebut sedang bertugas menghadiri acara 5th Mediterranean Water Forum di Tunisia, sebagai rangkaian dari persiapan 10th World Water Forum pada Mei 2024 di Bali.

"Beliau (Basuki) menjalankan tugas dan mendapat izin Bapak Presiden," kata Endra dalam keterangannya kepada wartawan Rabu (7/2/2024).
 
Jokowi telah menunjuk Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebagai Menteri PUPR Ad Interim menggantikan Basuki. Dalam peresmian tol tersebut, Basuki diwakili oleh Budi Karya dan anak buahnya. 

"Beliau (Menteri Basuki) diwakili oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi selaku Menteri PUPR Ad Interim dan Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian," ujar Endra. 

Baca juga: USAI DIKRITIK Sivitas Akademika, Presiden Jokowi Kembali Ingatkan Netralitas ASN-TNI-POLRI dan BIN

Menteri Batal Mundur

Di sisi lain, Ekonom senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri mengungkapkan, sejumlah menteri mengurungkan mengundurkan diri dari kabinet setelah didatangi 'tim khusus'.

Dikutip dari Kompas.com, Faisal mengatakan, sejumlah menteri berniat mundur karena suasana di kabinet sudah tidak nyaman lagi. 

"Ada beberapa menteri yang ada naga-naga (bau-baunya) mundur, didatangi oleh tim gitu," ujar peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) itu Senin (5/2/2024).

Faisal pun menyinggung bahwa tim tersebut membahas soal 'kasus hukum' ketika menemui para menteri.

Namun, Faisal, tidak merinci apa yang dimaksud dengan 'kasus hukum' tersebut.

Dia menyebut tim yang mendatangi itu telah 'menyandera' para menteri agar tidak jadi mengundurkan diri.

"'Nih udah selesai nih kasus hukumnya'. Inilah politik jahat Jokowi, menyandera," kata dia.

Namun, Faisal masih enggan menyebutkan siapa saja menteri yang berniat mundur, namun urung setelah didatangi 'tim khusus'.

Dia hanya membocorkan bahwa sejumlah menteri sudah 'eneg' alias tidak nyaman lagi berada di kabinet Jokowi.

"Kami kerja bersama, ada kawan yang tugasnya mengimbau kawan tertentu di menteri. Progresnya semakin bagus, mereka semakin eneg. Iya (menteri pada eneg)," ungkap Faisal.

Sebelumnya, berdasarkan catatan Kompas.com, sejumlah menteri diisukan mau mundur, seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Sementara, menteri yang sudah mundur dari Kabinet Indonesia Maju yakni Mahfud MD.

Mahfud MD melepas jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) karena ingin fokus pada pencalonannya sebagai cawapres nomor urut 3 yang berpasangan dengan capres Ganjar Pranowo.

Baca juga: USAI Disentil di Debat Capres, Akhirnya Pemerintah Hentikan Sementara Penyaluran Bansos Pangan

(*/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter