USAI DIKRITIK Sivitas Akademika, Presiden Jokowi Kembali Ingatkan Netralitas ASN-TNI-POLRI dan BIN

TRIBUN-MEDAN.COM - Netralitas aparatur pemerintahan terkait pilpres 2024 ini belakangan disorot berbagai pihak, termasuk sivitas akademika dari sejumlah kampus.

Kritikan dari berbagai pihak ini tak lepas dari pernyataan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu bahwa presiden boleh memihak asal tak pakai fasilitas negara.

Kini, Presiden Jokowi mengingatkan kembali kepada seluruh jajaran ASN, TNI, Polri hingga BIN untuk menjaga netralitas dalam pemilu 2024.

Jokowi menegaskan, dirinya tidak akan kampanye meski Undang Undang membolehkan.

Selain itu Jokowi juga mengimbau kepada KPU, Bawaslu serta jajarannya di daerah harus bekerja profesional.

Ia mengingatkan terkait integritas penyelenggara Pemilu agar suara rakyat benar-benar terjaga.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat peresmian Tol Tebing Tinggi-Indrapura dan Indrapura-Lima Puluh, Sumatera Utara, pada Rabu (7/2/2024).

Menurut Presiden Jokowi, para abdi negara itu memiliki kewajiban untuk menjaga pesta demokrasi berlangsung secara jujur dan adil.

"Dan saya ingin menegaskan kembali bahwa ASN, TNI, Polri, termasuk BIN harus netral dan menjaga kedaulatan rakyat," kata Presiden Jokowi , Rabu (7/2/2024). 

Kepala Negara itu juga mengingatkan kepada seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dari pusat hingga daerah agar bekerja secara profesional. 

"KPU, Bawaslu dan seluruh jajaran sampai ke daerah juga harus profesional dan memastikan integritas pemilu, supaya suara rakyat benar-benar berdaulat," kata Jokowi. 

Jokowi meminta kepada seluruh unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu agar bisa dilaksanakan secara damai, jujur dan adil. 

Selain itu, ia berharap masyarakat bisa kembali bersatu dan hidup rukun setelah pelaksanaan pemilu selesai. 

"Kita semua harus menjaga pemilu yang damai, jujur, adil, menghargai hasil pemilu dan bersatu padu kembali untuk membangun Indonesia," katanya. 

Jokowi mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah memiliki hak pilih agar datang ke tempat pemungutan suara atau TPS pada 14 Februari 2024 mendatang.