Pengiriman Logistik Mulai Tanggal 9 Februari, Ketua KPUD Toba : Kita Antisipasi Medan yang Sulit

TRIBUN-MEDAN.com, BALIGE - Sejumlah kecamatan di Toba memiliki infrastruktur yang rusak.

Selain medannya yang relatif menyulitkan pihak KPU mengantarkan logistik, sejumlah kawasan juga masih sulit menemukan sinyal internet (blankspot).

Tantangan ini yang membuat Komisi Pemilihah Umum Daerah (KPUD) Toba mesti melakukan pengiriman logistik lebih awal.

Ketua KPUD Toba Sugar Sibarani mengatakan, pengiriman logistik pemilu akan dimulai pada tanggal 9 Februari 2024.

Sehari sebelum pemungutan suara, logistik pemilu harus dipastikan tiba di setiap desa atau kelurahan.

Ada lima kecamatan yang dinilai memiliki infrastruktur rusak dan medan yang sulit antara lain, Kecamatan Habinsaran, Nassau, Borbor, Ajibata, dan Pintu Pohan. 

"Kita akan mengutamakan 5 kecamatan yang memiliki infratruktur jalannya rusak.

Sejak tanggal 9 Februari 2024, kita akan mulai pengiriman, khsususnya untuk kelima kecamatan tersebut, antara lain Kecamatan Habinsaran, Borbor, Nassau, PintuPohan, dan Ajibata," ujar Ketua KPUD Toba Sugar Sibarani, Rabu (31/1/2024).

Karena kesulitan medan, pihaknya juga mesti menggunakan kendaraan khusus yang bisa melintasi kawasan tersebut.

"Proses pengantaran ke TPS atau desa, itu yang sulit. Di beberapa tempat yang kita alami kesulitan karena letak gegrafis, medannya atau infrastruktur jalannya rusak sehingga moda transportasi yang dapat digunakan terbatas," sambungnya.

Menurutnya, ada beberapa desa yang harus memakan waktu sekitar 4 hingga 6 jam dari kantor kecamatan menuju desa dan TPS.

"Dari kecamatan, kita mesti menempuh 4 hingga 6 jam perjalananan menuju desanya. Apalagi kalau datang hujan," tuturnya.

Selain mengalami kesulitaN melalui jalur darat, mereka juga harus menggunakan jalur danau untuk pengiriman logistik tersebut yakni di Kecamatan Ajibata.

"Ada beberapa daerah yang kita mintai Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas, misalnya sepeda motor trail untuk mengantisipasi hujan. Untuk daerah yang berada di Kecamatan Ajibata, kita memiliki daerah yang harus ditempuh menggunakan speedboat," tuturnya.

"Padahal ketersediaan speedboatnya hanya 1 milik pemerintah. Maka, kita akan koordinasi dengan pihak basarnas untuk penyediaan speedboat.