JOKOWI Salurkan Bansos Tanpa Mensos Risma, Menteri PDIP Mulai Dicueki Jokowi? Ini Jawaban Istana

TRIBUN-MEDAN.com - Presiden Jokowi kembali disorot PDIP lantaran tak mengajak Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam pembagian bantuan sosial (Bansos). 

PDIP menilai tak diajaknya Tri Risma merupakan penyelewengan jabatan yang cukup berat. 

Selain itu kata PDIP, tak diajaknya Menteri Risma lantaran berasal dari PDIP. 

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Menteri PDIP dicueki Jokowi dalam beberapa kegiatan bertemu dengan masyrakat. 

Hasto menilai Jokowi telah melakukan penyalahgunaan jabatan. 

"Ibu Risma tidak diajak, termasuk di dalam kebijakan raskin sehingga beras untuk rakyat miskin yang dari Bulog kemudian muncul gambar pasangan 02 Prabowo-Gibran," kata Hasto di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2024).

Hasto menegaskan bahwa Risma juga memiliki integritas yang tinggi sebagai seorang Mensos.

"Beliau tidak mau data data Kemensos ini dipakai untuk kepentingan politik partisan, apalagi untuk memperjuangkan kepentingan keluarga," tandas Hasto.

Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah khawatir pembagian bantuan sosial (bansos) menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024 dijadikan sebagai alat kepentingan politik pihak tertentu.

"Saya khawatir dengan kebijakan bansos yang lebih kental aspek politiknya ketimbang aspek teknokrasinya, program bansos menjadi tidak tepat sasaran," kata Said kepada wartawan, Selasa (30/1/2024).

Said juga khawatir target untuk menghapuskan kemiskinan ekstrim di tahun 2024 tidak tercapai.

"Karena penyaluran bansos lebih kental muara politiknya, dan itu di pelopori langsung oleh Bapak Presiden (Joko Widodo)," ujarnya.

Ketua DPP PDI Perjuangan ini menyesalkan kementerian dan lembaga lain mengambil alih tugas Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menyalurkan bansos. Sementara, Kemensos sebagai ujung tombak penyaluran bansos yang memiliki data 18,8 juta penerima bansos tidak dilibatkan.

"Malah ini diambil alih oleh badan badan lain yang tidak memiliki tupoksi atas hal itu," ungkap Said.

Said menjelaskan, hampir 10 tahun Pemerintahan Presiden Jokowi, Data Terpadu Kesejahteraaan Sosial (DTKS) dikelola langsung oleh Kemensos, bukan kementerian lain, apalagi Kemenko PMK.