Masuk Zona Dataran Tinggi, Pemko Siantar Paparkan Rencana Kerja di Pra-Musrenbang Sumut 2025

"Berbagai proyek strategi nasional yang terus dikembangkan seperti jalur lintas timur Trans Sumatera, dan jalan tol Medan hingga Danau Toba, tentunya kita harapkan dapat meningkatkan perekenomian masyarakat di Sumatera Utara, khususnya di kawasan dataran tinggi. Kita harus bisa mengambil manfaat itu," tuturnya.

Dilanjutkan Hassanudin, forum Pra Musrenbang dinilai sangat penting untuk menyatukan seluruh perencanaan daerah agar terbangun integrasi antara perencanaan nasional, provinsi, dan perencanaan kabupaten/kota.

"Kelemahan perencanaan kita selama ini, kita belum mampu mengintegrasikan dengan baik program-program pembangunan daerah secara holistik dalam satu perencanaan yang terintegrasi. Ini harus, kalau bukan kita siapa lagi. Kalau bukan sekarang kapan lagi," sebut Hassanudin.

Dalam satu perencanaan yang terintegrasi, sambungnya, saatnya meninggalkan ego sektoral dan ego kewilayahan.

"Inilah tujuan pelaksanaan Pra Musrenbang. Di sini kita berpadu cerita dan berdiskusi. Saling cover dan saling menutupi," tutup Hassanudin.

Selanjutnya, Hassanudin, dr Susanti, dan sejumlah bupati yang hadir menekan tombol bergambar telapak tangan tanda dibukanya Pra Musrenbang RKPD Zona Dataran Tinggi Tahun 2025.

Zona Dataran Tinggi Sumut meliputi Kota Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Kabupaten Toba, Kabupaten Samosir, Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi, dan Kabupaten Pakpak Bharat.

Hadir pada kegiatan ini, Bupati Karo Cory Sriwaty Sebayang, Wakil Bupati Karo Theopilus Ginting, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumut Arief Sudarto Trinugroho, Kepala Kantor Perwakilan (KPW) Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumut IGP Wira Kusuma, serta Forkopimda Kabupaten Karo.

(alj/tribun-medan.com)