Kadisdik Madina Minta Bayaran Rp 580 Juta ke Peserta Seleksi PPPK, Kwitansi Serah Terima Jadi Bukti

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Polda Sumut mengungkap, dalam penetapan tersangka kepala dinas pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Mandailing Natal turut menyita sejumlah kwitansi pembayaran.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan, kwitansi diduga sebagai bukti pembayaran dari calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) ketika memberikan uang kepada Kadisdik Madina Dollar Siregar.

"Barang bukti sejumlah kwitansi bukti pembayaran,"kata Kombes Hadi Wahyudi, Selasa (16/1/2024).

Dalam perkara ini polisi hanya menetapkan satu orang tersangka, yakni Dollar Hafriyanto Siregar.

Sementara itu Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut juga telah memeriksa 28 saksi.

"Saksi yang diperiksa 28 orang. Tersangka hanya 1 yaitu Kadisdik. Yang lain saksi."

Diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal Dollar Siregar resmi ditetapkan sebagai tersangka sejak 11 Januari 2024. Sementara, ia resmi ditahan terhitung mulai Jumat (12/1/2024) setelah penetapan tersangka.

Dollar dijerat Pasal 12 Huruf E Jo Pasal 11 UU RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata Hadi, tersangka diduga meminta uang sebesar Rp 580 kepada kepada sejumlah peserta calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di Kabupaten Mandailing Natal supaya lolos seleksi.

"Meminta sejumlah uang kepada peserta seleksi PPPK sebesar Rp 580 juta,"kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi, Senin (15/1/2024).

Berikut rangkuman fakta-fakta kasusnya.

1. Tersangka Minta Uang

Terungkapnya kasus ini bermula dari keluhan warga yang mencurigai adanya pelanggaran seleksi PPPK di Madinah.

Menyusun laporan tersebut, polisi melakukan penyelidikan dan menangkap Dollar Hafriyanto Siregar (DHS).

"Itu kan ada pengaduan masyarakat. Kemudian, polisi melakukan langkah-langkah penyelidikan," kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi.