Transformasi Medan, Kini Jadi Kota Estetis yang Humanis

Sementara itu, Direktur Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI Suharto mengatakan, pengadaan transportasi publik ini merupakan perwujudan Undang-undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

“Bahwa pemerintah berkewajiban menyiapkan layanan angkutan umum yang aman, nyaman dan terjangkau,” ujar Suharto.

Suharto mengatakan, Medan merupakan satu di antara kota yang menjadi pilot project, penerapan bus listrik di Indonesia yang dilaksanakan dengan skema buy the service.

"Setelah penggunaan kendaraan listrik pada kota-kota percontohan program buy the service, maka selanjutnya pada tahun 2045 seluruh angkutan umum di Indonesia akan menggunakan kendaraan listrik," ucapnya.

Dikatakan Suharto, Kemenhub melihat progres pembangunan transportasi di Kota Medan saat ini sangat luar biasa. Walaupun dengan anggaran terbatas, Kota Medan mampu menjadi seperti Jakarta dalam pembangunan transportasi.

"Daerah lain nantinya akan berbondong-bondong ke Kota Medan untuk mempelajari bagaimana cara mengelola transportasi yang ada,” ungkapnya.

Di mata pengamat publik dan perkotaan, Rafriandi Nasution, perubahan Kota Medan merupakan hal positif yang harus diapresiasi.

“Secara umum, kita menyambut positif pembangunan-pembangunan fasilitas publik di Kota Medan. Mana ada orang yang enggak menyambut positif perubahan. Pembangunan ini kan baik, apalagi Medan sebagai kota metropolitan,” ucapnya.

Ia menjelaskan bahwa pembangunan di masa kepemimpinan Wali Kota Bobby Nasution sangat jauh berbeda dari wali kota sebelumnya.

“Sekarang ini kan pembangunannya pesat sekali ya. Revitalisasi Kebun Bunga, Stadion Teladan, Lapangan Merdeka, Kesawan, taman-taman kota, perbaikan drainase, dan flyover. Ini bagus, bangga kita. Tapi di sisi lain, banyak aktivitas warga Kota Medan yang terganggu, tidak siap menerima kondisinya,” ujar Rafriandi.

Menurutnya, perlu diperhatikan juga dampak dari pembangunan yang dikerjakan secara bersamaan ini. “Ada dampak yang dialami oleh pengguna jalan, ada dampak yang dialami oleh pengusaha-pengusaha kecil, Dagangan mereka menjadi berkurang pembelinya, karena jalanan macet dan sebagainya,” ucapnya.

Sementara, tambah Rafriandi, mereka harus membayar pajak yang sama, tentunya ini memberatkan bagi mereka. Jika diabaikan, hal ini membuat perekonomian jadi mati di kawasan yang terdampak.

“Kemudian, perlu diperhatikan juga, daerah-daerah yang perekonomiannya sudah mulai mati, seperti di Jalan SM Raja, hotel-hotel sudah mulai sepi, rumah sakit tutup. Saya kira perlu adanya kolaborasi dengan pihak swasta untuk menghidupkan kawasan-kawasan yang seperti ini,” ujarnya.

Rafriandi berharap, selain revitalisasi fasilitas publik, Wali Kota Medan juga harus memiliki terobosan yang tidak biasa. Menghadirkan sebuah solusi di tengah kondisi Kota Medan yang sekarang ini.

“Misalnya pengadaan kereta rel listrik (KRL) di perkotaan. Karena untuk memperlebar jalan kan tidak mungkin lagi sekarang ini. Jadi harus ada terobosan yang lain,” tambahnya.