Tak Suka Dibully, Megawati Ingatkan Sudah Punya Pengacara: Jangan Macam-macam, Saya Bukan Nakutin

TRIBUN-MEDAN.com - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tampaknya tak segan-segan menyeret pihak yang membullynya ke ranah hukum.

Ia menyebut, dirinya sudah punya pengacara.

Hal ini disampaikannya dalam pidato politiknya di HUT ke-51 PDIP di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (10/1/2024).

Dalam pidatonya, Megawati Soekarnoputri meminta agar dirinya tidak di-bully saat kampanye di pemilihan umum atau pemilu 2024 saat ini.

"Jangan macam-macam, jangan saya di-bully," kata Megawati Soekarnoputri.

Lantas Megawati Soekarnoputri menyebut jika ia telah memiliki pengacara jika ada yang melakukan perundungan kepada dirinya.

"Saya sudah punya lho yang namanya pengacara-pengacara, saya tepat janji loh. Waktu sebelumnya saya mau di-bully terserah aja"

"Tapi saya pernah saya bikin jangan saya di-bully ketika Pemilu. Saya bukan nakutin, itu kata kebenaran saya," tutur Megawati.

Sebelumnya, Sebelumnya, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, menjelaskan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-51 PDIP yang akan digelar pada 10 Januari 2024.

Mengusung tema 'Satyam Eva Jayate, Kebenaran Pasti Menang', perayaan HIT ke-51 PDIP akan dibuka di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada pukul 10.00 WIB.

Hal itu disampaikan Hasto pada konferensi pers persiapan peringatan HUT ke-51 PDIP di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (8/1/2024).

"Sekolah partai merupakan tempat untuk mendidik kader-kader partai yang punya moralitas dan etika politik yang baik, memiliki komitmen kerakyataan menjadikan falsafah Pancasila dengan komitmen pembebasan nasib wong cilik terus menerus di perjuangkan oleh seluruh kader partai," ujar Hasto.

Hasto mengatakan, peringatan HUT ke-51 PDIP merupakan momentum untuk melakukan kritik-otokritik atas perjalanan PDIP dan rekam jejak sejarah yang begitu panjang.

Apalagi, jauh sebelum Indonesia merdeka melalui Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan oleh Bung Karno.

"Kemudian masa-masa yang tidak mudah setelah 10 Januari 1973. terjadi pembentukan PDI dalam rangka stabilitas politik. Dan PDI saat itu hanya menjadi asesoris demokrasi, dengan tradisi intervensi kekuasaan pemerintahan yang sangat otoriter," ujar Hasto.