Sumut Terkini

Natal dan Tahun Baru, TPID Pastikan Inflasi Sumut Terkendali dan Pasokan Pangan Aman

Secara year on year (YoY), angka inflasi di Sumut saat ini berada pada angka 3,2 persen.

Editor: Ayu Prasandi
HO
Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara Hassanudin menghadiri High Level Meeting Tim Pengendalian Intflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Menjaga Stabilitas Harga Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru 2024 di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, pekan lalu.  

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Perayaan Natal tahun 2023 dan Tahun Baru 2024, inflasi di Sumatera Utara (Sumut) relatif terkendali.

Begitu pula dengan ketersediaan sejumlah bahan pangan di Sumut pun dipastikan aman.

“Sesuai dengan perkembangan saat ini inflasi di Sumut masih terkendali, pasokan kebutuhan pokok dalam rangka menghadapi Nataru tersedia cukup, Insya Allah, tidak terjadi kendala,” kata Pj Gubernur Sumut, Hassanudin, Selasa (26/12/2023).

Secara year on year (YoY), angka inflasi di Sumut saat ini berada pada angka 3,2 persen.

Dikatakan Hassanudin, komoditas cabai merah merupakan penyumbang inflasi tertinggi pada November 2023.

Selain itu harga beras dan gula pasir turut diwaspadai, lantaran memiliki tendensi peningkatan harga pada Nataru.

Untuk itu, katanya, ada beberapa langkah antisipatif yang perlu dilakukan.

Di antaranya pelaksanaan program-program pengendalian inflasi dan koordinasi yang erat antara wilayah sentra produksi dan kota-kota basis konsumsi, dalam memastikan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok di Sumut.

Juga mengimbau masyarakat untuk berbelanja dengan bijak. 

Selain itu, sepanjang tahun 2023, TPID Sumut telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mengendalikan inflasi.

Di antaranya kegiatan operasi pasar, sidak pasar, hingga memperkuat sinergi dengan seluruh pihak se-Sumut. 

“Kita patut berbangga bahwa kerja keras kita selama ini membuahkan hasil, dimana kegiatan gerakan pangan murah dan operasi pasar yang telah dijalankan terbukti berdampak pada penurunan laju inflasi volatile food di lima kota indeks harga konsumen (IHK),” kata Hassanudin. 

Ke depan, intensifikasi pelaksanaan gerakan pangan murah dan perluasan jenis komoditas yang dijual menjadi hal yang sangat penting dalam pengendalian inflasi 2024.

Selain itu, Hassanudin juga meminta pihak terkait untuk memperkuat komunikasi kepada masyarakat mengenai gerakan pangan murah.

Hassanudin juga mengatakan pada tahun 2024, Badan Pusat Statistik (BPS) akan menambah kota IHK dari yang semula lima menjadi delapan daerah.

Sumber: Tribun Medan
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved