Dilaporkan ke Bareskrim Nistakan Akronim Amin, Anies Santai dan Yakin Polri Gunakan Akal Sehat

TRIBUN-MEDAN.com - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, merespons soal pelaporan terhadap dirinya ke Bareskrim Polri lantaran mempermainkan akronim Amin.

Anies sendiri meyakini Polri menggunakan akal sehatnya dalam menanggapi laporan dugaan penistaan agama karena menggunakan akronim Amin.

Dia juga menyindir para pelapor yang mungkin bisa tambah tenar karena melaporkan isu penistaan itu ke Bareskrim Polri.

"Jadi ya saya rasa polisi akan menggunakan akal sehat kewarasan dalam menindaklanjuti laporan itu. Yah (yang melapor) lumayan tambah tenar," kata Anies di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (24/12/2023)

Eks Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, akronim Amin untuk Anies-Muhaimin sudah digunakan sejak lama, bahkan sebelum kampanye.  

"Kok ya baru sekarang? Jadi agak lambat, lalu yang kedua ya memang singkatannya itu Anies-Muhaimin itu bisa disingkat Amin, kan itu bukan suatu rekayasa," tuturnya. 

Soal siapa yang mengatur akronim Amin, Anies meyakini akronim tersebut tercipta karena sebuah takdir yang diberikan Tuhan. "Gusti Allah yang ngatur sehingga Anies pasangannya Anies dan Muhaimin," pungkasnya.

Diketahui, Calon Presiden (Capres) nomor urut 1, Anies Baswedan diadukan ke Bareskrim Polri diduga melakukan penistaan agama karena menggunakan akronim 'Amin' dalam kampanye Pilpres 2024.

Akronim tersebut diketahui memang digunakan untuk pasangan calon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Pengaduan masyarakat (dumas) ini dilakukan oleh kelompok yang menamakan organisasinya Forum Aktivis Dakwah Kampus Indonesia.

Koordinator Forum Aktivis Dakwah Kampus Indonesia, Umar Segala menilai penggunaan akronim tersebut termasuk dalam penistaan agama.

"Jelas bahwa dijelaskan dalam hadits-hadits bahwasanya penggunaan kata Amin ini adalah penggunaan kata suci, penggunaan harapan kita terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa," kata Umar kepada wartawan di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat.

Tak hanya di agama Islam, Umar mengatakan, kata Amin juga memiliki makna yang sama bagi agama-agama lain di Indonesia.

Umar mengatakan Anies melakukan politisasi agama demi kepentingan pribadinya dalam berkontestasi di Pemilu 2024 dengan menggunakan akronim tersebut.

"Ini adalah sebuah politisasi yang sangat tidak berguna. Politisasi rendah, bahwasanya politisasi agama masih dilakukan untuk mendapatkan suatu kepentingan publik di era demokrasi ini," jelasnya.