Siap-siap Penghapusan Tenaga Honorer Tuntas Akhir Tahun Ini, BKD Sumut: Memang Mau Dihapus

TRIBUN-MEDAN.com - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatra Utara menunggu petunjuk teknis (juknis) untuk menindaklanjuti Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam UU Nomor 20 tahun 2023, diamanatkan penataan atau penghapusan tenaga honorer atau tenaga non ASN di seluruh lingkungan pemerintah daerah di Indonesia, termasuk wilayah Provinsi Sumatera Utara harus selesai pada 31 Desember 2024.

"Dalam UU itu memang disebut mau dihapus, tapi juknis belum ada kita terima. Namun kapan itu dilaksanakan, ini belum dapat kita pastikan, karena juknisnya belum turun," ujar Kepala Badan Kepegawaian Sumut, Safruddin, di Medan, Senin (11/12/2023).

Safruddin mengatakan, karena sejauh ini belum ada juknis tersebut, maka seluruh tenaga honorer yang mengabdi di lingkungan Pemprov Sumut, diminta tetap fokus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Seluruh Pemerintah Daerah, kata Safruddin, termasuk di Sumut, diminta pemerintah pusat untuk tidak melakukan penghapusan tenaga honorer secara besar-besaran.

"Per 31 Desember 2024 diminta penataan non-ASN harus sudah selesai. Tapi sekali lagi, juknis belum kita terima, sebagai panduan kita," ujar Safruddin.

Safruddin mengungkapkan bahwa berdasarkan pendataan per 31 Desember 2023, pegawai non-ASN Pemprov Sumut mencapai 15.869 orang.

Dikatakannya, melalui UU Nomor 20 tahun 2023 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kempan RB) menggodok peraturan pemerintah (PP) yang bakal mengatur pengaturan non-ASN.

"Kita belum tahu, bagaimana penataan yang dimaksud dalam undang-undang itu. Apakah data itu dinolkan atau alih statusnya," ujar Safruddin.

Safruddin mengungkapkan tidak mungkin secara analisis dirinya, pemerintah pusat akan menolkan seluruh non- ASN tersebut. Malah sebaliknya, Pemerintah Indonesia menyurati pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota menganggarkan di APBD untuk biaya atau gaji bagi tenaga honorer.

"Kalau dinolkan tidak mungkin, secara lisan. Kita dilarang melakukan pemberhentian besar-besaran. Bahkan, kita menerima surat, untuk mengakomodir anggaran untuk tenaga non-ASN," ucap Safruddin.

Safruddin berharap dengan jumlah besar tenaga honorer dimiliki Pemprov Sumut, jangan sampai ada pemberhentian besar-besaran non-ASN itu. Karena akan berdampak dengan kinerja hingga pelayanan publik di lingkungan Pemprov Sumut.

"Kita berharap jangan ada pemberhentian besar-besaran tenaga non ASN. Dari kebijakan Pemerintah Pusat, tidak ada niat membuang non ASN ini," kata Safruddin.

// 

Pegawai Pensiun Tak Sebanding dengan yang Direkrut

Menurut Safruddin, ada perbandingan yang sangat jauh antara jumlah ASN yang pensiun dengan jumlah yang direkrut. Hal ini, kata dia, membuat pemerintah kesulitan untuk memenuhi pos-pos penting ASN khususnya tenaga pendidik.

Safruddin mengungkapkan per tahun rata-rata ASN masuk masa pensiun di lingkungan Pemprov Sumut hampir 1.000 orang. Sedangkan, pegawai baru atau ASN dari sekolah kedinasan hanya 7 hingga 8 orang. 

"Kalau semua, dibuang jadi pemerintah daerah jadi susah (secara kinerja dan pelayanan publik)," katanya.

Jika dibandingkan, kata dia, peserta seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemprov Sumut, diikuti 10.793 peserta tahap seleksi kompetensi dasar (SKD) dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT).

"Lokasi ujian di Kota Medan yang tidak hadir 56 orang dan Nias ada 16 orang, tidak hadir," tutur Safaruddin.

Berdasarkan pengumuman Nomor: 800.1.13.2/4880/BAPEG/IX/2023 tertanggal 15 September 2023. Jumlah formasi PPPK tahun 2023 di Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Sumut, dengan perincian jumlah 2.386 formasi PPPK dengan perincian tenaga guru 2.000, tenaga kesehatan 250 dan tenaga teknis 136.

Safruddin menambahkan pada seleksi PPPK tahun, dibandingkan tahun 2022, ada yang berbeda. Pada tahun 2022, diikuti para non ASN. Sedangkan, di tahun 2023 ini, selain diikuti non ASN, juga diikuti jalur umum.

"Kondisi sekarang, belum kita proyeksi dengan kouta PPPK ini, tidak mengurangi jumlah besar itu. Kada jalur umum. Bukan terdata dari kita, tapi dari orang lain bisa mendaftar ke kita. Tapi, tetap prioritas yang mengajar," pungkasnya

(cr14/tribun-medan.com)

(*/TRIBUN-MEDAN.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter