ROCKY Gerung Sorot Jaksa di Sidang Haris dan Fatia Kasus 'Lord Luhut':Wawasannya Nol Soal Lingkungan

TRIBUN-MEDAN.com - Rocky Gerung kecewa dengan hasil persidangan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti di PN Jakarta Timur, Senin (27/11/2023). 

Rocky Gerung hadir dalam sidang lanjutan dengan kasus pencemaran nama baik Luhut Binsar Pandjaitan. 

Rocky Gerung hadir dalam sidang tersebut. 

Ia mengaku memberikan dukungan kepada rekannya Haris dan Fatia. 

Ia pun memberikan kritikan terhadap hasil persidangan terutama pernyataan-pernyataan Jaksa Penuntut Umum (JPU). 

Dalam kehadirannya itu Rocky pun memberikan pandangannya.

Dia yang menyebut telah mengikuti dari awal proses jalannya sidang, menilai bahwa jaksa penuntut umum (JPU) tak memahami terkait isu lingkungan.

Sebab menurutnya, setiap orang yang tengah memperjuangkan persoalan lingkungan sejatinya tidak bisa dijatuhkan sanksi pidana.

"Saya ikuti dari awal dan terlihat bahwa jaksa yang menuntut kasus ini pengetahuannya nol tentang isu lingkungan. Karena sudah kesekapatan peradaban, bahwa siapapun yang membela isu lingkungan tidak boleh dianggap kriminal, itu logic di peradaban," ujar Rocky kepada wartawan di PN Jakarta Timur, Senin (27/11/2023).

Baca juga: Kaum Milenial di Nias Deklarasikan Diri Menangkan Ganjar-Mahfud Usai Rapidin Beri Wawasan Kebangsaan

Baca juga: Cerai dari Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi Gercep Dapat Pengganti, Mahasiswi Cantik Guru Les Anaknya

Indonesia sejatinya kata Rocky telah berkali-kali mempromosikan diri sebagai negara yang pro akan isu lingkungan dan Haris serta Fatia telah menjalankan hal tersebut.

Namun dalam sidang ini, jaksa justru mengaburkan hal itu dengan cara hendak memenjarakan Haris dan Fatia melalui tuntutan yang dijatuhkan kepada keduanya.

"Jadi kalau dia (jaksa) penjarakan orang, semua orang tidak mau pro lingkungan lagi kan? Karena konsekuensinya begitu, jadi jaksanya kekurangan pengetahuan," ujarnya.

Bahkan Rocky pun menduga bahwa jaksa dalam menjalankan tugasnya malah lebih condong diperalat oleh penguasa.

Meski menurut dia pada dasarnya jaksa merupakan alat penguasa, namun sebaiknya lembaga adhyaksa itu jangan sampai diperalat oleh suatu kekuasan.

"Jaksa itu peralatan kekuasaan tapi jaksa tidak boleh diperalat oleh kekuasaan. Secara normatif jaksa itu alat presiden, tapi jaksa tidak boleh diperalat presiden. Itu bedanya disitu," pungkasnya.