Dirut PDAM Tirtanadi Kabir Bedi Bantah Beri Pelayanan Air Kecoklatan, Sebut Ada Kebocoran

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Direktur Utama PDAM Tirtanadi Kabir Bedi membantah tudingan air kecoklatan yang disampaikan oleh masyarakat Koalisi Pemerhati Indonesia Raya (KAPIR) saat menggelar aksi di depan kantor Gubernur Sumatra Utara, Selasa (28/11/2023).

Kabir mengatakan, air kotor yang sampai ke konsumen dikarenakan adanya kebocoran yang disebabkan oleh galian drainase Kota Medan.

"Saya pastikan air kita bersih. Sesuai standard. Cuma kemarin memang ada beberapa pipa yang bocor, karena galian drainase di Kota Medan," ujar Kabir Bedi saat dihubungi Whatsapp.

Pipa air yang bocor karena galian drainase, kata Kabir Bedi, juga menyebabkan air di beberapa titik di Kota Medan mati sementara. Namun, ia memastikan akan segera hidup kembali.

"Ini sangat berpengaruh terhadap lancar tidaknya pelayanan. Namun matinya sementara, pada saat pekerjaan drainase, sore atau malam sudah hidup kembali," ungkapnya.

Koalisi Pemerhati Indonesia Raya (KAPIR) menggelar aksi di depan kantor Gubernur Sumatra Utara, Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Selasa (28/11/2023).

Mereka menuntut Pj Gubernur Sumut Hassanudin untuk mencopot Direktur Utama PDAM Tirtanadi Sumatera Utara Kabir Bedi.

Koordinator Aksi Mickael Halomoan Harahap mengatakan banyak keluhan masyarakat terkait pelayanan PDAM Tirtanadi mulai dari air yang sering mati, air yang kotor berwarna kecokelatan.

"Bahkan sering tidak layak pakai dan Bocornya Pipa yang mengakibatkan banjir di Jalan SM Raja, begitu juga dengan viral di media sosial air di daerah Sunggal mati," ujar Mickael.

Ia menuturkan, penyertaan modal yang diberikan oleh Pemprov Sumatera Utara sebesar Rp 73,2 miliar kepada PDAM Tirtanadi sejak 2018 diduga belum terealisasi dengan penuh tanggung jawab. "Yang artinya ada kelalaian direksi dalam
menjalankan tupoksinya," ucapnya.

Dikatakannya, banyak pensiunan Perumda Tirtanadi yang belum mendapatkan hak haknya (uang pensiun) yang sampai saat ini masih menunggu niat baik dari direksi PDAM Tirtanadi untuk menyelesaikanya.

"Juga ada beberapa data serta validitas dugaan permainan meteran air, di mana
pelanggan air yang kehiangan meteran air harus membayar sebesar Rp 800,000. Setelah dilakukan investigasi di lapangan diduga ada penadahan meteran tersebut oleh pihak Perumda Tirtanadi itu sendiri," katanya.

(cr14/tribun-medan.com)