BI Mewanti-wanti 8 Daerah di Sumut Jaga Kesiapan Pangan Jelang Nataru dan Pemilu 2024

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR- Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia - Pematang Siantar mewanti-wanti delapan pemerintah daerah di wilayah kerjanya untuk menjaga ketersediaan pangan dan mengendalikan inflasi jelang Natal dan Tahun Baru 2024 serta Pemilu Februari 2024 mendatang. Pada momen-momen tersebut apapun bisa terjadi. 

Kepala KPw BI Pematang Siantar, Muqorrobin pun mengundang 8 Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang berada dalam wilayah kerjanya, yaitu Pematang Siantar, Simalungun, Batubara, Tanjungbalai, Asahan, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, dan Labuhanbatu Selatan dalam capacity building, Rabu (15/11/2023). 

"Kami memohon pandangan atau konsentrasi bagaimana progres pengendalian inflasi di masing-masing daerah?," tanya Muqorrobin. 

Menurut Muqorrobin, walau kawasan Siantar dan pesisir timur Sumut nyaris tak pernah terancam oleh kondisi cuaca extreme selama ini, namun berdasarkan laporan di lapangan bahwa beberapa komoditas pangan mengalami kenaikan harga. 

Adapun BI sendiri menargetkan rentang inflasi pada kisaran 3 persen ±1 persen pada akhir tahun 2023, yang mana pada akhir tahun, aktivitas masyarakat meningkat dalam merayakan Natal dan Tahun Baru 2024, yang juga disusul dengan belanja Pemilu 2024.

Mendapat pertanyaan itu, Sekda Kabupaten Simalungun Esron Sinaga mengatakan bahwa mereka selalu mengikuti arahan Mendagri dan Bank Indonesia dalam menjaga produksi, distribusi dan konsumsi pangan sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah. 

Namun, kondisi Kabupaten Simalungun ditantang dengan hujan yang mengguyur nyaris setiap hari dan mahalnya harga pupuk. 

"Di musim hujan ini yang terganggu itu tanaman cabai. Kita ini kalau tak makan cabai rasanya tak pas pula. Masalah kita yang lain itu adalah harga pupuk yang mahal dan pupuk subsidi yang terbatas," kata Esron Sinaga. 

Keluhan Esron Sinaga ini pun diamini oleh perwakilan pemerintah daerah lainnya. Hendra Simamora, Kabag Perekonomian Setdako Pematang Siantar. Ia menyebut segala upaya telah dilakukan untuk menjaga agar harga sembako tak naik seperti pasar murah, sidak pasar dan operasi pasar lainnya. 

Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Asahan, Oktoni Arianto menyampaikan mereka juga telah melakukan apa yang dilakukan Pemko Siantar dan Kabupaten Simalungun. Namun tetap saja muncul masalah yang sama pula. 

"Rantai pasok kita panjang sehingga harga tinggi. Belum lagi pupuk mahal. Kita ingin buat urban farming dan pertanian rumahan tapi terkendala dana seperti membelikan warga polybag dan sebagainya," kata Oktoni.

Sementara itu, Asisten II Setdakab Batubara Radyansyah F Lubis mengatakan bahwa pemerintahnya terus berupaya agar kucuran bantuan sosial BLT diterima tepat pada orangnya sehingga menjaga daya beli kebutuhan pokok. 

Gandeng Badan Pangan Nasional

Kepala Kpw Bank Indonesia (BI) Pematang Siantar, Muqorrobin pun mencatat semua masalah yang dihadapi para pemerintah daerah tersebut untuk diusulkan kepada pimpinan pusat Bank Indonesia di Jakarta.

Sebelum ke tahapan tersebut, KPw BI Pematang Siantar pun telah menggandeng Badan Pangan Nasional (BPN) dalam rapat yang berlangsung secara daring.