TUJUH Menteri PDIP Berniat Mundur Gegara Keretakan Hubungan Megawati dengan Jokowi, Ini Profilnya

TRIBUN-MEDAN.com - PDIP mengatakan para menteri PDIP yang berada dalam kabinet Indonesia Maju menyatakan ingin mundur setelah melihat kisruh hubungan Megawati dengan Jokowi. 

Hal ini disampaikan oleh Politikus PDIP Deddy Sitorus. 

Kata Deddy, hal tersebut tidak disetujui oleh Megawati. Hal ini diungkap politisi PDIP Deddy Sitorus.

"Ketika beberapa menteri datang ke Ibu Mega untuk menyatakan ingin mundur, Ibu bilang bahwa menjadi menteri itu adalah bagaimana tanggung jawab kita kepada bangsa, kepada rakyat," kata Deddy, Sabtu, (11/11/2023), dikutip dari tayangan di kanal YouTube Kompas TV.

"Sepanjang mereka masih dibutuhkan presiden, silakan presiden," imbuhnya.

Deddy menyebut PDIP mempersilakan Jokowi menarik menteri-menteri PDIP apabila menganggap tak lagi dibutuhkan lantaran sudah tidak sejalan dengan keinginannya. Meski demikian, Deddy berujar pihaknya tidak akan menarik menteri PDIP.

"Tapi kami tidak akan menarik karena mereka menjadi menteri itu adalah penugasan dan itu diperjuangkan, bukan seperti yang lain, yang kemudian datang dan mendapatkan jabatan ya," katanya.

Menurut Deddy, para menteri PDIP yang kini duduk di kabinet Jokowi dulunya ikut berberdarah-darah demi memenangkan Jokowi. "Tetapi kalau presidennya dengan hak prerogatifnya memandang itu sudah tidak sesuai dengan kepentingannya, silakan ditarik.Kami tidak akan menolak," kata dia menambahkan.

Terkait pernyataan itu, berikut 7 profil menteri PDIP yang berada di kabinet Jokowi. Siapa saja menteri PDIP di kabinet Jokowi? simak selengkapnya.  

1. Yasonna Laoly

Yasonna Laoly merupakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sejak Oktober 2019.

Pria kelahiran 27 Mei 1953 ini pernah menjadi anggota DPRD Sumatera Utara pada tahun 1999 hingga 2003, dan MPR pada 2004 hingga 2014.

Inilah riwayat pekerjaan Yasonna Laoly, dikutip dari kemenkumham.go.id:

Baca juga: Cawapres Gibran Rakabuming Raka Berpesan ke Relawan untuk Tidak Melupakan Pengusaha Kecil dan UMKM

• - 2019 – sekarang Menteri Hukum dan HAM RI
• - 2019 – Terpilih sebagai Anggota DPR RI Dapil I Sumatera Utara
• - 2016 – sekarang Ketua Pokja IV Satuan Tugas Percepatan Paket Kebijakan Ekonomi
• - 2014 – 2019 Menteri Hukum dan HAM RI
• - 2012 – 2014 Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR RI
• - 2000 – 2014 Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI
• - 2005 – 2009 Anggota Komisi III DPR RI, Fraksi PDI Perjuangan
• - 2005 – 2009 Wakil Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan
• - 2009 – 2014 Anggota Komisi II DPR RI, Fraksi PDI Perjuangan
• - 2004 – 2005 Sekretaris Poksi Badan Legislasi, Fraksi PDI Perjuangan DPR RI
• - 2003 – Sept 2004 Ketua Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Utara
• - 2002 – 2004 Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklatda) PDI Perjuangan Sumatera Utara
• - 2000 – 2004 Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara
• - 1999 – 2004 Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Fraksi PDI Perjuangan
• - 1999 – 2000 Penatar Anggota DPR Kabupaten/Kota se Sumatera Utara (Dilaksanakan FISIP USU dan USAID)
• - 1998 – 1999 Dekan Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen
• - 1998 – 2000 Coordinator of International Affair Office, Universitas HKBP Nommensen
• - 1994 – 1998 Ketua Bagian / Jurusan Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen
• - 1992 – 1994 Asisten di Social Science Research & Computer Lab, College of Humanities and Social Science, North Carolina State University, USA
• - 1992 – 1993 Teaching Assistant. Sociology of Law, Departement of Sociology and Anthropology, North Carolina State University, USA
• - 1989 – 1991 Koordinator Penelitian Intern, Lembaga Penelitian Universitas HKBP Nommensen
• - 1987 Research Assistan, Departement of Sociology and Anthropology, North Carolina State University, USA
• - 1980 – 1983 Pembantu Dekan, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen
• - 1978 – 1983 Pengacara dan Penasehat Hukum

2. Tri Rismaharini