PILPRES 2024: POLITIK BERKELANJUTAN JOKOWI-PDIP 'KALAU ADEM-ADEM SAJA ENGGAK SERU'

PILPRES 2024: POLITIK BERKELANJUTAN PDIP-JOKOWI 'KALAU ADEM-ADEM SAJA ENGGAK SERU'

POLITIK BERKELANJUTAN yang dimaksud di sini untuk menjaga Persatuan Indonesia dan melanjutkan kebijakan Pembangunan Indonesia yang telah dieksekusi oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) selama 10 tahun ini (dua periode masa jabatannya). Di mana Presiden Joko Widodo selalu mengingatkan agar Indonesia harus terus maju untuk menuju Indonesia makmur dan sejahtera, yaitu dengan memanfaatkan sebaik-baiknya bonus demografi hingga tahun 2035. Bonus demografi menjadi kesempatan yang baik bagi sebuah negara. Ketika jumlah penduduk usia produktif meningkat, maka jumlah potensial tenaga kerja dalam suatu perekonomian juga akan meningkat.

Meski, Indonesia di tengah perhelatan politik pemilihan umum (pemilu) pemilihan presiden (pilpres) 2024, Presiden Jokowi menyarankan agar mesin politik jangan terlalu panas, namun hangat. Kalau terlalu panas, ya dihangatkan. Kalau terlalu dingin atau adem-adem saja, tidak seru juga. Yang terpenting politik berkelanjutan (persatuan) tetap berjalan.  Pembangunan dan kebijakan yang telah diletakkan pemerintahan Jokowi di sebelumnya, jangan sampai tertinggal atau dirusak oleh kebijakan pemimpin yang baru. Hal ini penting agar pembangunan berkelanjutan. Bukan meletakkan kebijakan baru, kembali dari nol. 

Presiden Jokowi pernah menegaskan bahwa pentingnya kesinambungan dalam kepemimpinan suatu negara. Ia pun mengibaratkan kepemimpinan seperti tongkat estafet, bukan meteran pom bensin yang dengan istilah 'dimulai dari nol ya'. "Harus ada keberlanjutan dan kesinambungan. Harus. Kalau sudah kepemimpinan kesatu, kedua, ketiga sudah sampai ke SMA, mestinya kepemimpinan yang keempat itu teruskan untuk masuk ke universitas, jangan balik lagi ke SD lagi," kata Jokowi saat peluncuran Indonesia Emas 2045 di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Kamis (15/6/2023) lalu. Ia pun menekankan bahwa kepemimpinan harus berlanjut, bukan mulai dari nol seperti proses pengisian bahan bahan minyak (BBM) di SPBU itu.

Menurut Jokowi, jangan sampai level kemajuan yang sudah dicapai diulang lagi atau bahkan lebih mundur dari yang sudah ada. "Masa kayak meteran pom bensin. Mestinya kalau sudah dari TK, SD, SMP, ini ya kepemimpinan berikut masuk ke SMA, Universitas. Nanti kepemimpinan berikut masuk ke S2, S3, mestinya seperti itu,"tutur Jokowi.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar di ASEAN dengan jumlah penduduk sekitar  275,77 juta jiwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022. Sementara di dunia, jumlah penduduk Indonesia menduduki peringkat keempat. Tentu dengan jumlah penduduk yang sedemikian besar itu, Indonesia memiliki potensi pasar mengungguli negara ASEAN lainnya. Hal tersebut berimbas pada potensi bonus demografi, menjadikan PDB Indonesia berada di posisi ke-2 di ASIA dengan nilai USD9,1triliun (tahun 2045).

Bonus demografi jumlah penduduk produktif atau angkatan kerja (usia 15-64 tahun) lebih besar dibandingkan penduduk yang tidak produktif (di bawah 5 tahun dan di atas 64 tahun). Tahun 2020-2030, Indonesia akan memasuki bonusi demografi. Pada rentan waktu tersebut, diperkirakan penduduk usia produktif Indonesia akan mencapai 70 persen. Bonus demografi ini akan mejadi berkah jika angkatan kerja produktif yang mendominasi jumlah penduduk bisa terserap pada pasar kerja secara baik. Sebaliknya, bonus demografi menjadi bencana demografi jika persatuan dan kebersamaan tidak dibangun dengan baik, begitu juga dengan angkatan kerja tidak terserap oleh pasar kerja dengan baik. Hal inilah yang menjadi kekhawatiran Presiden Jokowi jika tidak dimanfaatkan dengan baik. Maka, persatuan, kebersamaan, kekompakan dan kegotongroyongan harus terus dibangun dan dirawat.

Cawe-Cawe Jokowi di Pilpres 2024 demi Kepentingan Nasional

Baru-baru ini Presiden Jokowi mengakui bahwa dirinya cawe-cawe atau mencampuri urusan kontestasi politik menjelang pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Pernyataan Jokowi tersebut disampaikan ketika bertemu dengan para pemimpin redaksi media massa nasional di Istana, Jakarta, Senin (29/5/2023) lalu. Pada kesempatan tersebut, Jokowi dengan tegas menyatakan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden 2024-2029 menjadi krusial. Termasuk Pilpres 2029-2034 mendatang. Pasalnya, menurutnya, Indonesia membutuhkan pemimpin yang bisa menjadikan negara maju pada 2030. Oleh karena itu, kebijakan dan strategi kepemimpinan berikutnya akan menjadi penentu Indonesia untuk menjadi negara maju atau tidak.

Jokowi mencontohkan, negara semacam Korea Selatan adalah contoh terbaik. Negara itu bisa menjaga kemajuannya dengan kepemimpinan yang stabil. Karena itu, Jokowi menyatakan bahwa Pilpres 2024 sangat penting. Dia juga menuturkan, tidak ada peraturan yang melarang soal cawe-cawe pada Pilpres 2024. "Saya tidak akan melanggar aturan, tidak akan melanggar undang-undang. Tolong dipahami, ini demi kepentingan nasional. Memilih pemimpin pada 2024 sangat krusial, penting sekali, harus tepat dan benar,” ujarnya. 

Jokowi menegaskan bahwa cawe-cawe yang dimaksudnya tentu masih dalam koridor aturan. Dalam hal ini, Jokowi menginginkan Pemilu serentak 2024 dapat berlangsung secara demokratis, jujur, dan adil, tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat. Kemudian, pemimpin nasional ke depan juga diharapkan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), hilirisasi, transisi energi bersih, dan lainnya. Selain itu, Jokowi juga mengharapkan seluruh peserta pemilu dapat berkompetisi secara free dan fair. Karenanya, Presiden akan menjaga netralitas TNI, Polri, dan ASN. Jokowi juga mengingatkan agar sama-sama mencegah hoaks atau berita bohong yang berdampak negatif artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan melalui media sosial atau online.

Suasana Politik Makin Terasa Hangat, Tapi Jangan Sampai Panas Sekali

Terkait capres-capres, hal itu merupakan urusan (koalisi) partai politik (parpol) yang telah diloloskan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan jumlah kursi parpol di DPR RI. Presiden Jokowi berpesan agar menghormati dan menerima pilihan rakyat serta akan membantu transisi kepemimpinan nasional dengan sebaik-baiknya. Namun, dalam koalisi ini harus tetap punya kesamaan untuk menjaga Persatuan Indonesia dan melanjutkan kebijakan Pembangunan Indonesia ke depan. Bukan malah mengotak-ngatik yang sudah ada diletakkan.

Dalam penentuan bacapres oleh partai politik koalisi, suasana sudah mulai terasa hangat. Namun, jika melihat peta politik pada saat ini setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas minimal usia capres-cawapres, suasana politik mulai terasa semakin memanas. Putusan MK dikirik habis-habisan. Salah satunya karena generasi muda seperti Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka (36)---putra sulung Presiden Jokowi---mendapat peluang besar bisa mencalonkan diri jadi cawapres 2024 kalau dirinya mau, dan juga jika dipilih oleh koalisi partai. Di mana hingga pada saat ini, yang sudah jelas ada tiga bakal calon presiden (capres) 2024, yaitu Ganjar Pranowo yang diusung PDIP, PPP, Perindo, dan Hanura. Bacapres Prabowo Subianto didukung Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, PBB, PSI, Partai Gelora dan Partai Buruh, serta Relawan Pro-Jokowi (Projo). Sementara bacapres Anies Baswedan yang telah berpasangan dengan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dengan menyatukan nama pasangan AMIN didukung Partai NasDem, PKB dan PKS.

Baca juga: SELAIN JOKOWI, Kini Giliran MK Sasaran Kritik Rocky Gerung, Sebut Mahkamah Keluarga dan Sinting

Suasana politik seakan terasa panas, selain diawali dari putusan MK yang mengubah peta politik tersebut, kemudian dilanjutkan dengan dua bacapres, yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto yang akan mengumumkan pasangan (bacawapres) masing-masing. Serunya, ketika kedua bacapres mengumumkan pasangan masing-masing di waktu berdekatan atau bersamaan. Hal ini pun dibungkus menjadi tontotan "drama" kontestasi politik yang seru dan ditunggu-tunggu publik. 

Presiden Jokowi pernah meminta kepada para calon presiden dan calon presiden (capres-cawapres) untuk menjaga situasi politik tetap tenang saat berkontestasi dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan pada Musyawarah Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) 2022 di Solo, Senin (21/11/2022). Menurut Jokowi, jika hal sulit dilakukan, minimal para capres dan cawapres menjaganya agar jangan sampai memanas. Sebab, stabilitas politik dalam negeri erat kaitannya dengan situasi dunia yang masih dilanda krisis. "Saya hanya titip pada calon-calon presiden, calon-calon wakil presiden yang juga hadir di sini. Saya tidak mau sebut siapa. Saya titip dalam kondisi dunia yang sangat rentan seperti ini, kita harus semua menjaga agar kondusivitas, situasi politik itu tetap adem kalau bisa. Kalau enggak bisa, paling banter ya anget (hangat) tapi jangan panas. Karena situasinya tidak normal. Hati-hati situasi dunia sedang tidak normal," kata Jokowi disiarkan Youtube Sekretariat Presiden.

Jika menyimak dari sejumlah pesan Presiden Jokowi yang merupakan kader PDIP dan begitu juga dari sejumlah pernyataan Prabowo Subianto yang merupakan Menteri Pertahanan RI yang sekaligus Ketum Partai Gerindra, keduanya kerap mengingatkan tentang menjaga Persatuan Indonesia dan melanjutkan kebijakan Pembangunan Indonesia di antaranya hilirisasi dan bisa memanfaatkan peluang bonus demografi. Dibutuhkan kekompakan, komitmen bersama hingga kegotongroyongan. Namun, ini bisa tercapai kalau stabilitas politik berjalan dinamis. Tidak ada salahnya Negara bertanggung jawab untuk mengontrol stabilitas politik agar tidak liar, tidak konstitusional dan keluar dari nilai-nilai demokrasi berdasarkan asas Pancasila dan UUD NRI 1945.

Stabilitas politik hukum dan keamanan (polhukam) yang menentukan kelangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Stabilitas politik hukum dan keamanan menentukan pembangunan berjalan dengan baik untuk menuju Indonesia maju dan makmur. Untuk mencapai stabilitas politik hukum dan keamanan di masa pesta demokrasi ini, tentu dibutuhkan hitung-hitungan (kalkulasi) politik berbangsa dan bernegara. Maka sudah tepat peta politiknya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang merupakan NU diarahkan berkoalisi dengan NasDem dan PKS untuk mendampingi Anies Baswedan. Sementara, Ganjar Pranowo berpasangan dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Lalu, Prabowo Subianto berpasangan dengan Gibran atau yang lainnya, seperti Erick Thohir, Yusril Ihza Mahendra, Airlangga Hartarto, dllnya. Yang terpenting para Bacapres ini merupakan bagian dari pemerintahan saat ini. 

Presiden Jokowi Antisipasi Dinamika Geopolitik: Berangkat ke China

Terkait mengantisipasi dinamika geopolitik, Presiden Jokowi telah berkunjung ke China. Tidak dimungkiri bahwa meskipun sistem internasional bersifat multipolar, kecenderungan negara- negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan China yang menjalankan perang proksi (proxy war) dan perebutan pengaruh di berbagai kawasan dunia akan secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi kebijakan politik luar negeri Indonesia. Oleh sebab itu, prinsip politik luar negeri bebas aktif yang menjadi pedoman Indonesia di kancah politik global harus dipertajam menjadi strategi geopolitik yang bersifat taktis dan komprehensif bagi pemenuhan kepentingan nasional.

Salah satu dinamika politik global yang paling mencolok saat ini adalah pertarungan kekuasaan dan perebutan pengaruh antara Amerika Serikat dan China di kawasan Indo Pasifik. Rivalitas keduanya berada pada sedikitnya empat dimensi, yakni teknologi, investasi, infrastruktur, dan keamanan. Sebagai kekuatan baru dunia (emerging force), China menjalankan kebijakan Belt Road Initiative di Asia Pasifik. Indonesia merupakan salah satu negara di ASEAN yang menjadi tempat investasi terbesar China. China akan memantau siapa capres terpilih. Tentu China akan melihat siapa yang menjadi Presiden RI ke-8. Hal itu untuk menjaga keberlangsungan investasi mereka di Indonesia. 

Jika Prabowo Subianto pun menang nantinya dari hasil pilihan rakyat di 2024 mendatang, maka PDIP dipastikan legowo menerima dengan baik. Karena Gibran--seandainya dipilih Prabowo menjadi wakilnya--maka di tubuhnya tetap mengalir unsur PDIP tersebut. Siapa pun yang menang dari keduanya (Prabowo dan Ganjar) di 2024, PDIP tetap bagian dari "pemenang". Prabowo kerap menyampaikan, jika dirinya terpilih jadi Presiden RI ke-8, ia berjanji akan merangkul semua para kontestan untuk menjaga stabilitas polhukam. Maka bisa dipastikan Persatuan Indonesia dan melanjutkan kebijakan Pembangunan Indonesia terus bejalan (estafet) sesuai harapan Presiden Jokowi. Begitu juga dengan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan selalu menekankan sangat pentingnya tetap menjaga persatuan, menjaga perdamaian,dan tidak lelah mencintai Indonesia. Kedekatan Luhut dan Prabowo seperti "Tom and Jerry".

Jika Ketum Pro-Jokowi (Projo) sekaligus Menkominfo, Budi Arie Setiadi dengan tegas mengatakan; “Prabowo, Lanjutkan!”. Di masa usianya yang kini sudah 70 tahunan itu tidak salahnya diberikan "kado" impiannya 5 tahun demi kedamaian dan Persatuan Indonesia ke depan. Tentu tetap dengan pengontrolan yang kuat dari publik dan dari partai politik. Akhirnya tongkat estafet selanjutnya yang diharapkan Presiden bisa tercapai dan berjalan baik hingga 2035 ke depannya. 

(*/atum/tribun-medan.com)

• PANAS! Rocky Gerung Sebut Jokowi & Anwar Usman Main Drama, Kongkalikong Agar Gibran Lolos Cawapres

• PKB Sumut Heran Lihat Putusan MK Soal Usia Capres-Cawapres: Ditolak Lalu Dikabulkan

• PDIP: Ilmu Sulap dan Silat, Mahfud MD: Tak Akan Mengubah Keadaan, KPU Langsung Sesuaikan Aturan

• KEDEKATAN GANJAR-MAHFUD MD Menjelang Pengumuman Pasangan Capres-Cawapres Koalisi PDIP Besok Pagi