Jokowi Bakal Sambangi China Bahas Soal Kereta Cepat Bandung-Surabaya, Pengamat: Mau Utang Lagi?

TRIBUN-MEDAN.COM – Presiden Jokowi bakal sambangi China.

Adapun Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan bahwa Presiden Jokowi akan mengunjungi China untuk membicarakan keberlanjutan proyek kereta cepat.

Dimana seperti diketahui, pemerintah berencana memperpanjang rute kereta cepat sampai ke Surabaya, Jawa Timur setelah kereta cepat Jakarta-Bandung diresmikan 2 Oktober lalu.

Ia juga mengatakan bahwa dalam pertemuan itu nantinya pemerintah juga ingin membahas perbaikan struktur kerja sama dalam proyek kereta cepat ini dengan China, baik itu dari sisi kepemilikan hingga bunga utang.

"Kalau di China itu salah satunya memang diskusi lebih mendalam keberlanjutan kereta cepat dari Bandung ke Surabaya, yang studinya sedang dipelajari. Tetapi kita juga ingin terus memperbaiki struktur daripada kerjasamanya apakah kepemilikan, bunga, dan lain-lain," ujarnya dikutip Tribun-Medan.com dari Kompas.com, Minggu (15/10/2023).

Dikatakannya pembicaraan ini perlu dilakukan untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia yang tentunya akan membutuhkan waktu.

Meski begitu, Indonesia harus memiliki infrastruktur yang memadai untuk menunjang transportasi umum agar dapat meningkatkan daya saing Indonesia dan mendorong perekonomian.

 "Karena kalau kita mau menjadi negara maju ya memang infrastrukturnya harus dibangun, apakah jalan tol, kereta api, pelabuhan airport, yang memang pasti akan perlu waktu," ucapnya.

Dia menyebut, infrastruktur transportasi umum di Indonesia masih kalah jauh dengan negara maju lainnya.

Misalnya seperti Amerika Serikat sudah memiliki jalur kereta api sepanjang 20.000 kilometer sejak 1860 sedangkan saat ini Indonesia hanya memiliki 4.500 kilometer di Pulau Jawa.

Begitupun juga dengan kereta cepat dimana China sudah membangun jalur kereta cepat sepanjang 40.000 kilometer sedangkan Indonesia baru saja meresmikan kereta cepat dari Jakarta ke Bandung sepanjang 104,9 kilometer.

Baca juga: Presiden Jokowi Balas Pernyataan Luhut Pandjaitan yang Sebut Proyek Kereta Cepat Banyak Masalah

Baca juga: Jokowi Enggan Tanggapi Soal Utang Proyek Kereta Cepat ke China: Tanyakan Bu Menteri Keuangan

Padahal dengan terbangunnya infrastruktur transportasi umum yang baik, mengurangi polusi udara dan pemborosan bahan bakar minyak, hingga kemacetan yang jika dihitung nilainya mencapai Rp 100 triliun.

"Nah kita kan tinggal pilih, uang Rp 100 triliunnya mau dibakar atau mau diinvestasikan?" kata Erick.

Sebagai informasi, Presiden Jokowi akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Sabuk dan Jalan (BRI Summit) di Beijing, China pada 17-18 Oktober 2023.

Baca juga: RESMI, Indonesia Punya Kereta Cepat Pertama di ASEAN, Punya Malaysia Mangkrak Gegara Hal Ini

Baca juga: TERKUAK Alasan Maruf Amin Tak Ikut Resmikan Kereta Cepat Jakarta Bandung Bareng Jokowi

Sebelumnya, proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) disebut jebakan China.

Seperti diketahui, pemerintah baru-baru ini terbuka untuk menjamin pembayaran cicilan utang ke China di proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).

Untuk diketahui, sebagian besar investasi KCJB didanai utang dari China Development Bank (CDB), sisanya berasal dari APBN dan modal konsorsium perusahaan patungan BUMN Indonesia dan China.

Sebagai informasi saja, proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung mengalami pembengkakan biaya atau cost overrun sebesar Rp 1,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp 18,02 triliun.

Angka tersebut merupakan hasil audit bersama yang kemudian disepakati kedua negara.

Dengan demikian, biaya total proyek yang berlangsung sejak 2016 itu kini mencapai 7,27 miliar dollar AS atau setara Rp 108,14 triliun.

Disampaikan Ekonom sekaligus Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengungkapkan apabila dilihat dari beberapa indikasi, maka proyek KCJB sudah masuk dalam kategori jebakan utang (debt trap) China.

"Sudah masuk kategori jebakan utang. Pertama, indikasi proyek yang berbiaya mahal ditanggung APBN," katanya dikutip Tribun-Medan.com dari Kompas.com, Minggu (24/9/2023).

Sedari awal, China dalam proposalnya juga memberikan garansi kalau kereta peluru yang ditawarkannya tidak akan membebani ABPN Indonesia.

Belakangan, komitmen itu kemudian tidak ditepati China maupun pemerintah Indonesia sendiri.

Tawaran China yang memberikan iming-iming pembangunan kereta cepat tanpa APBN itu pula yang juga jadi alasan Indonesia mendepak Jepang.

Ini karena Negeri Sakura sejak awal sudah memprediksi sulit merealisasikan KCJB tanpa jaminan dari negara.

Bhima juga menyoroti keputusan pemerintah Indonesia yang dengan mudahnya menyanggupi tuntutan China yang meminta pembayaran utang dan bunga mendapatkan jaminan negara.

Pengamat : Mau Utang Lagi?

Disisi lain, mengenai rencana pemerintah meneruskan proyek Kereta Cepat ke Surabaya semakin santer terdengar.

Menurut Pengamat Tata Kota dan Transportasi Universitas Trisakti Yayat Supriatna, proyek tersebut akan sangat membebani keuangan negara dan BUMN.

Apalagi, proyek KA Cepat ke Surabaya juga belum masuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2024-2029.

“Pertanyaannya, masuk targer rencana Pembangunan RPJMN 2024-2029 enggak? Itu beban APBN akan sangat berat, BUMN juga, siapa swasta yang tertarik karena investasinya tinggi,” kata Yayat dikutip dari Kompas.tv.

“Kalau mau diteruskan, mau APBN lagi? Mau utang lagi? Biayanya terlalu besar,” imbuhnya.

Yayat juga mengungkap, ada dua rute yang dipertimbangkan pemerintah untuk jadi lintasan KA Cepat Jakarta-Surabaya.

Yaitu Jakarta-Cirebon-Semarang-Surabaya dengan kecepatan 230km/jam. Kemudian rute Jakarta-Tegalluar-Kertajati-Purwokerto-Yogyakarta-Solo-Madiun-Surabaya.

Menurutnya, investor asing juga akan berpikir panjang sebelum menanamkan modalnya di proyek ini.

Jepang misalnya, pasti akan meminta keistimewaan yang sama seperti yang diberikan pemerintah terhadap China dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

“Kan banyak yang bilang kereta cepat ini sampai 'kiamat' juga enggak akan balik modal. Kalau nilai investasinya enggak akan kembali selamanya, itu susah siapa yang mau,”

“Karena bukan hanya sekedar ada kereta cepat atau tidak, tapi juga harus ditopang dengan pengembangan ekonomi sekitar rute yang dilewati,” tutur Yayat.

“Apakah Jepang misalnya akan mendapat satu kawasan ekonomi khusus di rute yang dilewati, yang khusus dia bisa kelola sendiri,” tambahnya.

Ia juga mencontohkan kawasan Walini di Kabupaten Bandung Barat, yang tidak jadi dilintasi kereta cepat padahal sudah ada investor yang mau mengembangkan wilayah itu.

Stasiun akhir kereta cepat saat ini hanya sampai Tegalluar, yang wilayahnya juga masih sepi.

Proyek kereta cepat selanjutnya juga tergantung dari political will presiden pengganti Joko Widodo atau Jokowi. Lantaran saat ini kondisi keuangan BUMN yang terlibat proyek KCJB juga sedang tidak baik-baik saja, seperti PT KAI dan PT Wijaya Karya.

“Kasihan KAI, itu PR besar BUMN kalau pemerintah punya obsesi besar,” ucapnya.

Lebih lanjut, ia mempertanyakan nasib transportasi lainnya jika ada Kereta Cepat Jakarta-Surabaya. Mulai dari kereta api jarak jauh, jalan tol, hingga maskapai penerbangan.

“Bagaimana nasib rel kereta yang lain? Bagaimana nasib Tol TransJawa? Bagaimana nasib pengembalian investasi bandara? Selamat tinggal operator Lion, selamat tinggal Garuda Indonesia,” kata Yayat.

Ia menuturkan, sebenarnya KAI bisa memacu armada kereta jarak jauhnya hingga kecepatan 120 km-160 km. Namun mereka tidak berani melakukan itu karena masih banyak perlintasan sebidang.

Yayat mengusulkan, daripada bergantung pada kereta cepat, lebih baik memperbaiki infrastruktur perkeretaapian yang sudah ada.

Ditegaskannya, pemerintah lebih baik meningkatkan kualitas hingga layanan perkeretaapian.

(*/TRIBUN-MEDAN.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter