Dibongkar KPK, Nasdem Ngelak Terima Uang Miliaran dari Syahrul Yasin Limpo: Cuma 20 Juta ke Fraksi

Yenti kemudian menjelaskan, pendanaan partai itu memiliki aturan dan mekanisme sehingga terkait aliran itu seharusnya bisa diselidiki.

"Harusnya bisa, karena pendanaan partai itu ada aturannya, ini juga apalagi sebentar lagi pilkada, pilpres, pileg. Itu ada sumbangan-sumbangan yang boleh dilakukan, dari pribadi Rp1 miliar, dari korporat Rp7 miliar, itu KPU kan harus mulai siap-siap itu," tuturnya.

Di sisi lain, pihak partai yang menerima aliran dana bisa jadi tak mengetahui uang yang diterima merupakan hasil korupsi.

Pertanyaannya, apakah pihak yang menerima bisa dijatuhi pidana apabila tak mengetahui apabila uang itu ternyata dari hasil korupsi?

Mengenai hal tersebut, Yenti memberikan penjelasan soal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pasif. Artinya ada unsur subjektif yang harus dibuktikan.

Pihak yang menerima harusnya patut menduga, tak harus tahu secara pasti bahwa itu uang hasil korupsi.

Jika uang yang diberikan terlihat mencurigakan, misalnya, nominalnya begitu tinggi seharusnya sudah membuat curiga.

Namun, ketika pihak yang bersangkutan tetap menerima uang tersebut meski uang itu mencurigakan, ia bisa kena pidana apabila terbukti bahwa dana tersebut adalah hasil korupsi.

(*/tribun-medan.com)