Banjir di Medan Makin Menjadi-jadi, Dewan Minta Penegak Hukum Tingkatkan Pengawasan Proyek Drainase

TRIBUN–MEDAN.com, MEDAN -  Hujan sekejap mengguyur Kota Medan yang memicu banjir di banyak titik di Kota Medan, telah menjadi sorotan DPRD Kota Medan serta banyak masyarakat yang merasakan dampaknya secara langsung.  

Hendra DS, Anggota Komisi IV DPRD Medan misalnya.  Ia mengatakan, hujan deras beberapa waktu belakangan membuat warga membuat penilaian terhadap program penanganan banjir yang dilakukan Pemko Medan.

"Iya memang saat ini banjir di Kota Medan semakin jadi-jadi. Padahal, proyek saluran drainase dan pemasangan U-Ditch sedang gencar-gencarnya dilakukan," ucapnya.

Bahkan dikatakannya,beberapa waktu belakangan ada program baru Pemko Medan untuk mengatasi permasalahan banjir.  "Seperti normalisasi sungai, pelebaran parit dan kolam retensi. Namun tetap banjir belum bisa diatasi dengan sempurna," terangnya.

Baca juga: Berita Foto: Warga Dorong Sepeda Motornya yang Mogok saat Terobos Banjir di Sei Batang Hari

Untuk itu, ia meminta seluruh program penanganan banjir dilakukan peninjauan ulang. Terutama dalam pemasangan U-Ditch dan drainase.

"Kita melihat sepertinya proyek U-Ditch ini tidak melewati proses kajian studi kelayakan. Elevansinya juga diragukan dan para pekerja proyek diduga tidak mengetahui struktur tanah di Medan sehingga meski U-Ditch telah selesai banjir tetap saja terjad," ucapnya, Sabtu (30/9/2023).

Politisi dari Partai Hanura kota Medan ini mencontohkan beberapa lokasi yang menjadi langganan banjir parah. "Antara lain Jalan Jermal, Setia Budi, Thamrin, Fly Over Letjend Jamin Ginting, Gatot Subroto, Danau Singkarak, Ayahanda, Sutomo,Willem Iskandar, dan sejumlah ruas lainnya," jelasnya.

Harusnya diterangkan Hendra, pengerjaan proyek U-Ditch sudah bisa dilirik oleh aparat penegak hukum agar dapat ditingkatkan pengawasan terhadap pengerjaannya.

"Jangan sampai proyek U-Ditch mirip dengan proyek lansekap lampu taman (lampu pocong) yang dijadikan total lost karena dianggap proyek gagal," terangnya.

Hendra DS pun berharap Wali kota Medan tetap memantau dan mengawasi proyek U-Ditch tersebut agar hasilnya sesuai harapan. "Harapannya ya dipantaulah proyek itu. Jangan dikerjakan tanpa pengawasan," pungkasnya.

Hal senada disampaikan, Wakil Ketua DPRD Medan Rajuddin Sagala.  Menurutnya, permasalahan banjir di Kota Medan masih menjadi perbincangan dan keluhan. Menurutnya, memang benar masih banyak keluhan warga yang mengalami permasalahan banjir mau pun jalan rusak di Kota Medan.

"Sebenarnya kalau dari sisi anggaran APBD Tahun 2023 untuk permasalahan banjir ini sudah lebih dari cukup, tapi penanganan banjir pun tak kunjung selesai," jelasnya.

Kendati demikian, Rajuddin mengatakan, tak ada waktu untuk saling menyalahkan proyek yang lambat terselesaikan tersebut. "Makanya solusi dari kami, anggaran APBD 2024 pada P-APBD ini lebih difokuskan untuk pembenahan parit dan drainase dengan baik," jelasnya.

Selain itu, campur tangan pihak Badan Wilayah Sungai (BWS) juga harus dipercepat. Sebab saat ini, menurutnya, ada dua sungai yang belum selesai pendalaman dan pembentangan.

"Artinya percuma jika fokus ke pemasangan drainase tapi lupa melakukan pendalaman di  sungai terutama di Sungai Deli dan Badarah," terangnya.

Untuk itu, ia meminta Pemko Medan untuk segera mengatasi ininya, mengingat anggaran untuk proyek ini sudah lebih dari cukup.

Pengamat Sebut Wali Kota tak Tau Penyebab Banjir

Pengamat Tata Kota dan Lingkungan Jaya Arjuna mengatakan, Wali Kota Bobby Nasution belum mengetahui apa penyebab dari banjir tersebut.

Seluruh program yang dilakukan Bobby Nasution hari ini untuk mengatasi banjir bukanlah idenya sendiri. Melainkan program itu sudah ada sejak tahun 2011 lalu.

"Medan ini tidak boleh banjir, bahkan sejak dibangun Belanda. Orang-orang Belanda itu inginkan Kota Medan cantik, indah, dan tempatnya orang-orang kaya,"  jelasnya.

Dikatakannya, ada 200 meter kanal yang dibangun pada masa Belanda untuk mengatasi banjir. Namun seiring waktu perlu ada perbaikan. Untuk itu, ada program pemasangan drainase dan lain-lain sejak tahun 2011 silam.

“Hanya saja di tahun-tahun itu Pemko Medan tidak mengerjakannya dengan alasan biaya pembenahan diambil oleh pihak  BWS," terangnya.

 Saat ini, Pemko Medan menurutnya tidak memikirkan apa penyebab permasalahan banjir.

"Bobby itu sekarang tidak paham bagaiman pekerjaan kanal itu. Yang ia tahu program yang telah dirancang sejak 2011 harus dijalankan," terangnya.

Jaya Arjuna juga mengibaratkan, Pemko Medan saat ini mengerjakan hal yang tak harus dikerjakan.

"Dia korek ke mana-mana tapi yang dilakukanya itu ibaratnya gini, yang sakit kuping yang diobati kaki.  Artinya Bobby mengerjakan hal yang sia-sia," ucapnya.

Menurutnya, seluruh program penanganan banjir yang dilakukan Bobby Nasution akan sia-sia apabila sedimen di pengujung sungai tidak dikorek.

"Saya sudah mengatakan banjir ini bisa selesai dengan cara mengorek sediman. Baik dari seluruh aliran sungai atau di ujung kanal tersebut," ucapnya. 

 Sejauh ini,dikatakannya, 50 persen sedimen di ujung  sungai itu bersifat plastik dan susah hancur.

"Jadi percuma, jika kanal tersebut tidak dikorek. Sebab penyumbatnya saja tidak dikorek, dan dihancurkan," pungkasnya.