Tiongkok Pasang Penghalang di Laut Cina Selatan, Filipina Meradang, Mata Pencaharian Nelayan Hilang

TRIBUN-MEDAN.com - Filipina menuduh Tiongkok memasang 'penghalang mengambang' untuk menghentikan kapal penangkap ikan memasuki wilayah sengketa di Laut Cina Selatan.

Penjaga pantai Filipina mengatakan, penghalang sepanjang 300 meter mencegah para nelayan untuk bekerja di laguna di Scarborough Shoal.

Dilansir BBC International, Tiongkok mengeklaim lebih dari 90 persen wilayah Laut Cina Selatan dan merebut perairan dangkal tersebut pada tahun 2012.

Penjaga pantai Filipina, Komodor Jay Tarriela, mengatakan penghalang itu ditemukan oleh tim patroli pada hari Jumat (22/9/2023).

Ia menuturkan tiga kapal penjaga pantai Tiongkok dan satu kapal dinas milisi maritim Tiongkok memasang penghalang ketika kapal Filipina tiba.

Jay mengatakan bahwa tindakan Tiongkok itu menyebabkan para nelayan kehilangan mata pencahariannya.

Ia menambahkan, bahwa para nelayan Filipina mengatakan Tiongkok biasanya memasang penghalang seperti itu ketika mereka melihat ada banyak nelayan di wilayah tersebut.

Laut Cina Selatan merupakan daerah penangkapan ikan yang kaya.

Wilayah tersebut diyakini menyimpan cadangan minyak dan gas dalam jumlah besar. Lebih dari separuh kapal penangkap ikan dunia beroperasi di kawasan ini.

Tindakan Tiongkok soal Laut Cina Selatan telah membuat marah bukan hanya Filipina juga Vietnam, Taiwan, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

Tiongkok melancarkan ambisinya dengan melakukan pembangunan pulau dan menjalankan patroli angkatan laut.

Sementara itu, Amerika Serikat mengatakan pihaknya tidak memiliki keberpihakan dalam sengketa wilayah.

Namun mereka telah mengirim kapal dan pesawat militer ke dekat pulau-pulau yang disengketakan dalam apa yang disebutnya operasi “kebebasan navigasi”.

Beijing merebut Scarborough Shoal pada tahun 2012 dan memaksa nelayan dari Filipina melakukan perjalanan lebih jauh untuk mendapatkan tangkapan yang lebih kecil.

Ketika hubungan antara Tiongkok dengan Filipina membaik di bawah pemerintahan mantan Presiden Rodrigo Duterte, para nelayan Filipina sempat memiliki kesempatan untuk menangkap ikan di dekat area tersebut.

Namun, ketegangan meningkat sejak Ferdinand Marcos Jr menjadi presiden tahun lalu.

Presiden Marcos Jr memulihkan hubungan keamanan dengan AS dan pada awal tahun 2023.

Ia memberikan akses yang lebih luas kepada pasukan Amerika ke pangkalan militer Filipina.

Hal ini membuat Tiongkok marah karena kehadiran AS yang lebih besar di Filipina memberi Washington aliansi yang membentang dari Korea Selatan dan Jepang di utara hingga Australia di selatan.

Hibah dari Jepang, Kapal ORCA 06 Bertolak Menuju Laut Natuna Utara

Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang merupakan kapal kedua hibah dari Pemerintah Jepang telah bertolak dari galangan Niigata Shipyard Jepang, menuju Indonesia.

Kapal Pengawas KP ORCA 06 yang sebelumnya bernama Shirahagi Maru ini akan memperkuat pengawasan di WPP 711 Laut Natuna Utara, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau (Kepri).

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Laksda TNI Adin Nurawaluddin yang melepas langsung kapal tersebut, optimistis KP ORCA 06 mampu memperkuat pemberantasan terhadap pelaku illegal fishing yang selama ini menjadi permasalahan global di sektor kelautan dan perikanan.

”Kapal ini menjadi kapal terbesar yang dimiliki KKP usai KP ORCA 05 yang telah sampai terlebih dahulu di Indonesia pada 19 Juni 2023,” kata Adin melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (24/9/2023).

”Alhamdulillah, proses penyempurnaan kapal dapat selesai sesuai target,” tambah Adin.

Dengan terselesaikannya penyempurnaan Shirahagi Maru yang kemudian diberi nama KP ORCA 06, Adin mengapresiasi Pemerintah Jepang atas kerja sama yang baik sejak ditandatanganinya Exchange of Notes hingga saat ini.

”Kami menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Pemerintah Jepang, semoga kerjasama antara Pemerintah RI dan Jepang khususnya di wilayah sekitar laut Sulu (Celebes Sea) dan sekitarnya semakin meningkat melalui penguatan kemampuan penegakan hukum serta berkontribusi mewujudkan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka,” ungkap Adin.

Dengan panjang mencapai 63 meter, kapal hibah dari Pemerintah Jepang ini dilengkapi teknologi terbaru dan lebih canggih dibandingkan kapal-kapal yang selama ini dimiliki KKP.

Kapal ini pun akan menjadi kawal pengawas terbesar milik Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Ditjen PSDKP menerbangkan sebanyak 26 awak kapal pengawas ke Jepang untuk melakukan pengenalan instrumen dan familiarisasi komponen kapal eks Shiirahagi Maru secara langsung kepada Badan Perikanan Jepang dan Niigata Shipyard.

Pelepasan kapal hibah dari Pemerintah Jepang tersebut dipimpin langsung oleh Dirjen PSDKP, dengan diawali penurunan bendera Jepang dan pengibaran bendera Indonesia di KP ORCA 06 dengan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Kimigayo sebagai bentuk perubahan status kebangsaan kapal.

Dilakukan juga penyerahan jantera dari President Director Niigata Shipbuilding kepada Dirjen PSDKP, dilanjutkan kepada Komandan KP ORCA 06.

”Hal ini sebagai tanda telah selesainya seluruh pekerjaan rekondisi kapal Shirahagi Maru dan kini telah menjadi KP ORCA 06 yang siap menjaga perairan di Laut Natuna Utara,” pungkas Adin.

(*/TRIBUN-MEDAN.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter