Baskami: Pengelolaan Danau Toba Sudah Gagal, UNESCO Jatuhkan Kartu Kuning

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting mengaku kecewa dengan pemangku kebijakan di kawasan Danau Toba usai UNESCO menjatuhkan kartu kuning atau peringatan kepada Toba Caldera Global Geopark.

Untuk diketahui, kartu kuning tersebut diberikan atas minimnya aksi yang dilakukan oleh badan pengelola Toba Caldera Unesco Global Geopark (TCUGGp) Provinsi Sumut.

Keputusan memberikan kartu kuning kepada Geopark Kaldera Toba di kawasan Danau Toba diumumkan oleh UNESCO melalui laman resmi unesco.org.

"Kenapa kok bisa kartu kuning status Geopark itu? Dua tahun ke depan, itu kan tidak lama. Nanti kalau tidak dibenahi itu, dicabut lo kita dari UNESCO dan mengambil itu kembali tidak gampang," ucap Baskami Ginting kepada wartawan di ruang kerjanya, di Gedung DPRD Sumut, di Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, Jumat (15/9/2023).

Baca juga: Mengenal Masjid Koutoubia, Warisan UNESCO yang Dibangun Sejak Tahun 1147 Hancur Akibat Gempa Maroko

Terkait kartu kuning tersebut, Baskami mengatakan, pihaknya akan membicarakan langsung kepada Penjabat (Pj) Gubernur Sumut, Hassanudin untuk mengumpulkan pemangku kebijakan di kawasan Danau Toba. Serta memperbaiki apa yang kurang sehingga kartu kuning diberikan oleh UNESCO.

"Jadi saya mau nanti saya akan laporkan sama Pj Gubernur. Supaya ini dicek kembali, apa sebabnya kenapa tidak ada fungsi mereka itu, ini kan vakum semua ini pengurusnya," ucap Baskami.

Kartu kuning tersebut, kata Baskami, diduga lantaran banyak pihak yang tidak menjalankan tugasnya, seperti Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) dan pemangku kebijakan lainnya.

"Kalau menjalankan tugasnya dengan baik, pasti UNESCO tidak mengeluarkan peringatan untuk Danau Toba. Sementara itu, kan sudah dunia yang mau mengangkat harkatnya Danau Toba, itunya sebenarnya masalahnya.

Dua tahun ini kan bukan waktu yang lama. Kan harus banyak yang mesti dibenahi, agar kita tetap masuk salah satu agenda dunia," jelas politisi senior PDI Perjuangan itu.

Baskami meminta dan mendorong pihak-pihak pemangku kebijakan untuk mengikuti empat penilaian yang harus diperbaiki atas saran UNESCO. Sehingga kartu kuning tersebut, bisa dicabut dari Danau Toba.

"Kalau kita lihat, dengan adanya kartu kuning ini, pengelolaan Danau Toba sudah gagal sebenarnya, digantilah dengan yang punya kemampuan. Bukan ini tempat main-mainan, kita harus ril dengan program ini," katanya.

Baskami meminta Pj Gubernur Sumut, Hassanudin turun tangan melakukan tindakan tersebut untuk Danau Toba. Apa lagi, kata dia, Sumut akan dihadapkan dengan Pemilu dan PON 2024. Kalau tidak dikerjakan sekarang, ujarnya, bisa meningkatkan risiko Geopark Kaldera Toba dikeluarkan dari UNESCO.

"Ini mau tahun Pemilu, mau PON, itu akan bisa ketinggalan kalau tidak sekarang dibenahi. Kalau pengurus yang tidak mampu lagi dia melaksanakannya mundur, diganti yang baru, siapa yang mumpuni untuk melaksanakannya," pungkasnya.