Mobil Pemprov DKI Ngebul Sesuka Hati, Sedangkan 1 Juta Unit Mobil Warga Biasa Dirazia Uji Emisi

TRIBUN-MEDAN.COM – Mobil Pemprov DKI Jakarta  ngebul sesuka hati Jakarta.

Sementara sebanyak lebih dari satu juta unit mobil warga biasa malah dirazia uji emisi.

Seperti diketahui, baru-baru ini media sosial tengah dihebohkan dengan mobil berpelat merah milik Pemprov DKI Jakarta yang "ngebul" atau keluar asap.

Parahnya, mobil berplat B 9041 PSD itu mengeluarkan asap dari knalpot begitu pekat. 

Menanggapi hal tersebut, Kapolsek Mampang Kompol David Yunior Kanitero akhirnya bakal melakukan uji emisi terhadap mobil Pemprov DKI Jakarta tersebut.

"Kalau sudah pasti (dari dinas mana). Rencananya kami akan berkoordinasi dengan dinas tersebut agar kendaraannya segera dilakukan uji emisi dan tidak menambah polusi di Jakarta," ujarnya dilansir Tribun-Medan.com dari Kompas.com, Senin (11/9/2023).

David mengatakan, saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk menemukan dinas mana yang bertanggung jawab atas mobil tersebut.

Ia mengaku sedang berkoordinasi dengan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Metro Jakarta Selatan dan Pemprov DKI Jakarta.

"Sedang saya koordinasikan dengan stakeholder terkait untuk memastikan dinas mana yang memiliki mobil itu," ungkapnya.

Baca juga: Mobil Minibus Terjun ke Jurang Sedalam 70 Meter untuk Hindari Tabrakan

Baca juga: Mobil Pelat Merah Ngebul Bikin Polusi di Tengah Buruknya Udara Jakarta, ternyata Milik Pemprov DKI

Seperti diberitakan sebelumnya, warganet dihebohkan dengan sebuah video yang memperlihatkan mobil berpelat merah berasap tebal atau "ngebul" di jalanan DKI Jakarta.

Dalam video yang diunggah akun Instagram @lensa_berita_jakarta, mobil itu diduga melaju di Jalan Mampang Prapatan Raya pada Minggu (10/9/2023).

Mobil berbentuk double cabin itu mengeluarkan asap tebal layaknya cerobong asap dan akhirnya mengganggu pengendara yang ada di belakangnya.

"Polusi bro, pelat merah, pelat merah," ujar suara asli perekam video.

Mobil berpelat B 9041 PSD itu diketahui milik inas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta.

Hal itu dibenarkan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta Hari Nugroho saat dikonfirmasi, Senin (11/9/2023).