Meski Disebut Masih Anak Ingusan, Faktanya Gibran Diperebutkan Dua Kubu Barisan Ganjar dan Prabowo

Pangi menyebut, kelebihan pertama Gibran ialah memiliki mentor seorang Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Gibran langsung punya mentor seorang presiden, yang bagaimana beliau pernah membangun Kota Solo," ungkap Pangi, tak lama setelah Gibran terpilih jadi Wali Kota Solo.

Kelebihan lainnya, kata Pangi, saat menjadi Wali Kota Solo, Gibran memiliki akses ke lingkaran kekuasaan.

Akses ini yang tidak dimiliki kepala daerah lain.

Kepala daerah lain belum tentu memiliki akses akses kekuasaan.

"Artinya apapun program yang dibawa dari pusat, hampir tidak ada kendala yang terlalu sulit, karena punya hubungan yang cukup bagus akses kekuasaannya," ungkap Pangi.

Baca juga: Reaksi Gibran Diledek Yenni Wahid saat Pakai Seragam Petugas Parkir: Mohon Arahan Bu Wakil Presiden

Seloroh Gibran

Di sisi lain, Gibran Rakabuming Raka berseloroh dirinya ingin menjadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas.

Gibran juga mengaku menunggu tawaran menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. "Saya menunggu tawaran cawapresnya Pak Anies. Biar lengkap. Tapi saya maunya sama Mas Ibas, semoga. Beliau (Ibas) kan Ketua Fraksi Demokrat DPR RI," kata putra sulung Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) itu saat ditemui di kantornya, Jumat (18/8/2023).

Sayangnya, kata Gibran, ia tidak berani menjalin komunikasi langsung untuk berbicara mengenai hal itu kepada putra bungsu Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono itu.

"Nggak. Ra nduwe jalure e (tidak punya jalurnya). Ndak berani lah. Beliau kan ketua fraksi, anak presiden," kata Gibran.

Menanggapi seloroh Gibran tersebut, Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali mengatakan, Gibran tak memenuhi syarat sebagai bakal cawapres Anies Baswedan.

Ali menyebut Gibran secara usianya belum memenuhi syarat untuk maju sebagai cawapres.

"Mas Gibran tidak memenuhi syarat untuk menjadi cawapres," ungkap Ali di Restaurant Al Jazeerah Polonia, Cipinang, Jakarta Timur, Sabtu (19/8/2023).

Sebab, kata Ali, saat ini NasDem dan PDIP sudah memiliki koalisi masing-masing di Pilpres 2024.

Tanggapan Gibran dan Jokowi soal bakal wakil Ganjar

Belakangan nama Gibran mencuat menjadi calon cawapres Ganjar.

Saat ditanya kemungkinan dirinya menjadi cawapres Ganjar, Gibran menolak dan mengaku keberatan.

"Waduh, ya janganlah, saya kan bukan siapa-siapa, takutnya nanti malah Pak Ganjar kalah gara-gara saya kan repot," kata Gibran.

Menurut Gibran, yang semestinya jadi cawapres Ganjar itu adalah yang sudah senior.

"Jangan, jangan, yang senior-senior (PDIP) saja. Umur saya tidak cukup. Saya intinya ikuti arahan beliau Puan Maharani (Ketua DPP PDIP) dan Hasto Kristiyanto (Sekjen PDIP)," kata putra sulung Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) itu.

Sementara, Presiden Jokowi hanya berkomentar singkat saat ditanya mengenai kemungkinan Gibran menjadi cawapres Ganjar seperti yang dilontarkan oleh Puan Maharani.

"Tanyakan Bu Puan," kata Jokowi singkat usai menghadiri acara peringatan Hari Konstitusi dan Hari ulang Tahun MPR Ke-78 di Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/8/2023)

Penjelasan Ketua MK

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman, mengungkapkan perkara uji materiil batas usia cawapres akan diputuskan tergantung pihak-pihak terkait.

"Itulah tergantung dari para pihak-pihak baik DPR maupun pemerintah, utama pemohon," ungkapnya di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

Anwar menerangkan, pihaknya tidak bisa memprediksi kapan perkara tersebut diputuskan.

"Susah diprediksi. Yang pasti para pihak mengajukan ahli dan saksi," jelasnya.

Menurutnya, pihaknya akan menggelar sidang lanjutan pada 22 Agustus 2023.

"Rencana sidang berikut tanggal 22 kalau tidak salah, hari Selasa. Nanti ikuti saja sidangnya," imbuh Anwar Usman.

Diketahui, MK tengah menggelar sidang perkara uji materiil mengenai batasan usia capres dan cawapres.

Gugatan ini dilayangkan tiga pihak, yakni pihak pertama adalah Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedek Prayudi.

Kedua, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Garuda, Yohanna Murtika dan Ketua Umum Partai Garuda, Ahmad Ridha Sabana.

Ketiga, Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar dan Wakil Bupati Lampung Selatan, Pandu Kesuma Dewangsa.

(*/tribun-medan.com)

Artikel ini disadur dari Tribunnews.com