SOSOK Rumidi Kades Izin Berobat Malah Menghilang Misterius 2 Bulan, Pencairan Dana Desa Tertunda

TRIBUN-MEDAN.com - Sosok Rumidi kades izin berobat ke RS malah menghilang misterius selama 2 bulan.

Kini pencairan dana desa tertunda.

Ini lah sosok Rumidi, Kepala Desa (Kades) Nglebur, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora, Jawa Tengah yang hilang misterius sejak 2 bulan lalu.

Rumidi tidak diketahui keberadaannya seusai berpamitan mau kontrol ke rumah sakit pada 19 Juni 2023

Diketahui, Rumidi menderita luka di kaki yang tak kunjung sembuh seusai menjalani operasi akibat pembengkakan kaki.  

Sekretaris Desa (Sekdes) Nglebur, Mujianto mengatakan sejak izin berobat, Rumidi tak pulang ke rumah. 

"Pergi dari rumah itu tanggal 19 Juni, izinnya berobat karena punya luka di kaki, tapi sampai sekarang tidak kunjung pulang (ke rumah)," ujar Mujianto dikutip dari Kompas.com, Sabtu (19/8/2023).

Baca juga: Kecewa Anggota DPRD tak Hadiri Perayaan HUT RI, Kades Ini Ajak Warga Golput: Anggota Dewan Goblok

Diterangkan Mujianto, saat pergi berobat Rumidi hanya diantar oleh sopir menggunakan mobil milik LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan).

Namun, di perjalanan Rumidi meminta sang sopir untuk meninggalkannya.

Kemudian Pak Lurah meminta sopir tersebut untuk pulang terlebih dahulu karena mobil LMDH sudah ditunggu warga karena mobil sosial, sehingga (Rumidi) turun di wilayah Cepu," ucap Mujianto.

Setelah sopir kembali ke Kantor Desa Nglebur, Mujianto tak tahu lagi kabar serta keberadaan Rumidi.

"Tanggal 20 Juni Pak Lurah tidak masuk ke kantor, tapi dihubungi tidak bisa, kemudian kami menghubungi Bu Kades," kata Mujianto.

"'Pak Lurah di rumah Bu?', 'itu kemarin sore pamitnya kontrol (ke rumah sakit), kok tidak pulang'," imbuh Mujianto menirukan percakapannya dengan istri Rumidi.

"Keberadaan Pak Lurah sampai sekarang belum diketahui, karena belum bisa dihubungi, kami tetap mencari," ungkapnya.

Siapa sebenarnya Rumidi? 

Rumidi mulai menjabat sebagai kepala desa Nglebur sejak tahun 2019.

Sedangkan, Mujianto dan beberapa perangkat desa mulai menjabat sejak tahun 2021.

Mujianto menduga, Rumidi pergi dan belum kembali ke rumahnya hingga saat ini karena situasi keluarganya sedang tidak baik.

Baca juga: Viral 2 Oknum TNI Ngamuk saat HUT Kemerdekaan, Dandim Langsung Turun Tangan Lakukan Ini

Selain Rumidi, anaknya pun kini tengah menderita sakit tumor, sedangkan mertuanya mengalami stroke.

"Kalau (harapan) dari pemerintahan desa ya Pak Lurah cepat pulang, soalnya ada tugas-tugas yang harus diselesaikan tahun ini," tutur Mujianto.

Dengan kepergian kepala desa, otomatis dapat mengganggu pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Terutama terkait dengan pencairan dana desa tahap kedua yang sampai saat ini tidak dapat dicairkan.

Baca juga: Kampung Aur Banjir, Anak-anak Tak Bisa Bersekolah, Buku dan Seragam Sekolah Terendam Air

"Kaitannya dengan dana desa, kan sudah mulai pencairan tahap dua, karena bapak kepala desa tidak ada ya kita terhambat. Karena untuk itu harus tanda tangan kepala desa," jelas dia.

Selain itu, di lingkungan masyarakat sendiri juga sudah mulai bergejolak.

Pasalnya pembangunan dan bantuan langsung tunai di wilayah tersebut tidak dapat terlaksana dengan maksimal.

"Harusnya dana desa tahap dua sudah dapat, tapi ya terhambat. Warga pun sempat menanyakan, ya kami jawab dana desa belum dapat dicairkan karena kepala desa belum pulang," terang dia.

Kapolsek Jiken, Iptu Zaenul Arifin menyampaikan, pihaknya telah mengetahui informasi soal hilangnya Rumidi selama dua bulan terakhir.

Akan tetapi, dia melanjutkan, kepolisian belum menerima laporan orang hilang dari pihak keluarga Rumidi.

"Belum ada laporan masuk," terang Zaenul.

Zaenul memastikan, pihaknya akan langsung mencari keberadaan Rumidi setelah menerima laporan orang hilang.

"Kalau ada laporan ya kami terima, kemudian kami tindak lanjuti. Infonya memang (Rumidi) dua bulan pergi dari rumah," paparnya.

Terkait tugas kepala desa yang terbengkalai sejak hilangnya Rumidi, Zaenul menegaskan itu bukan ranah kepolisian.

"Laporannya baru ada di kecamatan. Kalau pun hilang ranahnya juga ke Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa), apakah itu di-Plt atau di-PAW (penggantian antar waktu)," pungkasnya.

(*/tribun-medan.com)

Artikel ini telah tayang di Surya.co.id