Pilpres 2024

Gejolak Golkar Makin Panas, Buntut Dukung Prabowo, Kini Airlangga Dilaporkan ke Dewan Etik

Airlangga Hartarto dilaporkan Kelompok Pemerkasa Penggerak Kebangkitan (KPPK) Partai Golkar, Jumat (18/8/2023).

Tribunnews.com
Ketua DPP PAN, Partai Golkar, Partai Gerindra, dan Partai PKB, berfoto sambil bergandengan tangan usai pengumuman koalisi Gerindra dengan tiga partai lainnya. 

TRIBUN-MEDAN.com - Langkah Partai Golkar mendukung bakal capres Prabowo Subianto menimbulkan gejolak di internal mereka.

Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto kini dilaporkan ke Dewan Etik partai tersebut atas dugaan pelanggaran berat konstitusi.

Airlangga Hartarto dilaporkan Kelompok Pemerkasa Penggerak Kebangkitan (KPPK) Partai Golkar, Jumat (18/8/2023).

Melansir Tribunnews.com, Koordinator KPPK Partai Golkar, Lawrence Siburian menyampaikan Airlangga Hartarto dilaporkan dalam dugaan pelanggaran berat atas anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Golkar.

Airlangga pun diminta untuk dijatuhkan sanksi etik.

"Bapak Airlangga Hartato, Ketua umum Partai Golkar telah melakukan pelanggaran berat atas konstitusi yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Golkar.

Karena itu kami mohon kepada Dewan Etik untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran terberat yang dilakukan," kata Lawrence.

Dia menjelaskan, Rapimnas Partai Golkar pada 22 Maret 2021 memutuskan Airlangga menjadi bakal capres 2024.

"Jadi Pak Airlangga itu hanya satu yaitu diputuskan menjadi calon presiden, tetapi kenyataannya per-hari ini dia tidak melaksanakan keputusannya Rapimnas. Tetapi malah mendukung capres, calon presiden Bapak Prabowo Subianto," jelasnya.

Kata Lawrence, mereka sebenarnya tidak mempermasalahkan terkait arah dukungan Golkar ke Prabowo Subianto.

"Persoalan dia mendukung dan melakukan koalisi tidak kami permasalahkan sama sekali. Yang kami persoalkan Bapak Airlangga yang mengambil sikap seperti itu," katanya.

Oleh karena itu, Lawrence menganggap tindakan Airlangga tersebut adalah langkah pribadi yang tidak ada kaitannya dengan Partai Golkar.

Pasalnya, kata dia, Airlangga tidak pernah pertanggungjawabkan hasil Rapimnas yang mencalonkan dia untuk menjadi capres.

Seharusnya, dia mesti pertanggungjawabkan terlebih dahulu di Rapimnas.

"Jadi karena keputusan Rapimnas, dia harus pertanggungjawabkan di Rapimnas, supaya kita rubah di sana, mau mendukung siapa, mau berkoalisi kepada siapa.

Sumber: Tribunnews
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved