PDI-P Tuding Program Food Estate Bagian Kejahatan Lingkungan, Prabowo: Ah yang Bener!

TRIBUN-MEDAN.COM - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto merespons kritikan PDIP yang menyebut proyek food estate atau lumbung pangan sebagai bagian kejahatan lingkungan.

Sambil berjalan, Menhan yang juga bakal capres 2024 itu justru terkesan menanyakan kebenaran tudingan yang dilontarkan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto tersebut.

Jawaban singkat Prabowo itu disampaikan di Balroom Hotel Bidakara, Jakarta, pada Selasa (15/8/2023) kemarin.

Ia pun menolak menjawab lebih lanjut mengenai hal tersebut.

Ketua Umum Partai Gerindra itu pun memilih menyudahi pertanyaan awak media, dan memilih berswafoto dengan para pendukungnya.

Diketahui sebelumnya, pernyataan Hasto soal lumbung pangan itu disampiakan ketika dimintai tanggapan soal dugaan aliran dana kejahatan lingkungan sedikitnya Rp 1 triliun yang masuk ke partai politik.

Tepatnya setelah penganugerahan rekor MURI kepada partainya di Ciawi, Bogor, Selasa (15/8/2023).

"Kami memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate," kata Hasto.

Dalam kesempatan itu Hasto mengatakan bahwa seharusnya politik merawat kehidupan dan menjaga bumi pertiwi.

Namun ia menilai program pemerintah Jokowi itu justru disalahgunakan.

Hutan-hutan yang seharusnya dirawat justru ditebang habis.

"Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," lanjutnya.

Diketahui, program food estate sendiri merupakan salah satu program yang digagas oleh Presiden Jokowi sejak awal kepemimpinan di periode kedua.

Ia menugaskan Kementerian Pertanian, yang dinakhodai politikus Partai Nasdem Syahrul Yasin Limpo menjadi leading sector.

Kemudian, Jokowi juga menugasi Kementerian Pertahanan, di bawah kendali Prabowo Subianto, menjadi back-up dan fokus mengurusi lahan singkong.

Namun, program ini juga telah dianggap gagal. DPR bahkan pernah menyebutnya kacau balau. (*)