Gubernur Sumut Minta Pemerintah Daerah Jangan Lagi Ada yang WDP

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN - Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mendorong agar semua Pemerintah Daerah (Pemda) se-Sumut bisa meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang merupakan tanda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai standar akuntansi di Indonesia.

Menurut Edy Rahmayadi, WTP merupakan kewajiban bagi seluruh Pemda sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Walau begitu, untuk mencapainya bukan hal yang mudah.

“Bukan hal yang mudah untuk meraih ini, tetapi tentu ini kewajiban kita mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan, akuntabilitas dan juga transparan, kita ingin semua daerah di Sumut bisa meraih WTP,” kata Edy

Rahmayadi, usai acara Kick Off Meeting Opini WTP LKPD Pemprov Sumut dan Pemkab/Pemkot di Hotel Adimulia, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 8, Medan, Senin (14/8/2023).

Dari 33 pemerintah kabupaten/kota di Sumut, masih ada delapan daerah yang belum meraih WTP untuk LKPD tahun 2023.

Delapan daerah yang tidak meraih WTP tersebut adalah Tanjung Balai, Simalungun, Padang Lawas Utara (Paluta), Nias Utara, Nias Selatan, Mandailing Natal (Madina), Langkat, dan Labuhanbatu. Ada berbagai permasalahan yang membuat delapan daerah yang tidak meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Kemudian, ada 14 Pemda yang sudah meraih di atas empat kali berturut-turut. Ke-14 Pemda tersebut antara lain Labuhanbatu Utara 10 kali, Tapanuli Selatan dan Tapanuli Utara 9 kali, Humbahas dan Toba 7 kali, Samosir dan Asahan 6 kali, Tebingtinggi, Batubara, Gunungsitoli, Sibolga, Deliserdang dan Serdangbedagai masing-masing 5 kali, sedangkan Pemprov Sumut sudah 9 kali.

Masing-masing Pemda yang berhasil meraih WTP lima kali atau lebih tersebut mendapat penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumut. Edy Rahmayadi berharap bukan hanya lima kali berturut-turut yang diberi apresiasi, tetapi juga kepada yang berhasil mendapat Opini WTP sebagai bentuk dorongan dari Pemprov Sumut.

“Lima kali berturut-turut mendapat bonus dari Kemenkeu, dan itu patut diapresiasi, kita (Pemprov Sumut) juga seharusnya memberikan apresiasi kepada yang berhasil WTP, ini tanda awal baiknya pengelolaan keuangan, bisa kita pertanggungjawabkan,” kata Edy Rahmayadi.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Pemprov Sumut Ismael Parenus Sinaga mengatakan, Kick Off ini merupakan momentum untuk penyusunan keuangan yang baik bagi Pemda. Seluruh Pemda diharapkan memiliki komitmen yang sama untuk menciptakan kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.

“Mendekati Hari Kemerdekaan ini menjadi momentum yang bagus kepada seluruh Pemda menyusun keuangannya, termasuk Pemprov Sumut yang mudah-mudahan berhasil meraih 10 kali WTP berturut-turut,” kata Ismael Parenus Sinaga, yang juga merupakan ketua panitia acara ini.