Komisi II DPR RI Minta Pemerintah Berikan Perhatian untuk Jaminan Kerja Petugas Penyelenggara Pemilu

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatra Utara pada Senin (24/7/2023). Kunjungan kerja tersebut berfokus pada persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024.

Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan pihaknya tengah fokus terhadap pemberian jaminan kerja bagi seluruh badan adhoc penyelenggara pemilu.

"Kami masih konsern untuk penyelenggara adhoc baik di lingkungan keluarga besar KPU maupum Bawaslu baik itu di tingkat kecamatan, keluarahan, desa sampai ke TPS itu memang mereka kalau bisa mendapatkan uang jaminan kerja atau asuransi," ujar Ahmad Doli usai rapar dengan Pemerintah Provinsi Sumatra Utara beserta KPU dan Bawaslu Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Senin (24/7/2023).

Dikatakan Ahmad Doli, sudah ada instruksi presiden yang menjadi dasar hukum untuk memberikan jaminan kerja bagi badan adhoc penyelenggara pemilu. Instruksi Presiden tersebut nantinya akan ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Gubernur serta Bupati dan Wali Kota.

"Di Sumut ini kebetulan saya sudah cek. Sudah ada beberapa kabupaten yang juga sudah menindaklanjuti itu. Contoh misalnya di Dairi sudah dimasukkan anggaran buat penyelenggara adhoc sebagai asuransi. Jadi kalau ada apa-apa mereka dicover oleh APBD. Kami sedang terus memperjuangkan supaya pemerintah pusat juga punya perhatian tentang hal ini," katanya.

Doli menyebut, pemberian jaminan kerja ini juga menjadi perhatian pemerintah untuk memonitor anggaran pemilu apakah bisa dikoneksikan dengan APBD baik itu provinsi atau masing-masing kabupaten kota.

Karena, kata Doli, di kabupaten/kota kan anggaran terbatas. Misalnya di Kabupaten Karo yang sudah membahas dengan KPU, namun masih hanya untuk persiapan Pilkada, bukan untuk Pemilu.

"Bagaimana mereka bisa bekerja dengan nyaman karena mereka bekerja di lapangan. Contohnya di Batubara. Ada seorang ibu Panitia Pemungutan Suara (PPS) meninggal ditabrak truk. Inikan tentu kita tidak harapkan terjadi. Tapi kalau misal terjadi paling tidak keluarganya bisa merasa nyaman. Karena mereka ini sedang menjalankan tugas negara," ungkapnya.

(cr14/tribun-medan.com)