Punguan Horja Manurung Gelar Unjuk Rasa di Kantor Bupati, Polres Toba Lakukan Pengawalan

Punguan Horja Manurung Gelar Unjuk Rasa di Kantor Bupati, Polres Toba Lakukan Pengawalan

TRIBUN-MEDAN.com, TOBA - Polres Toba melakukan penagaman terhadap aksi unjuk rasa yang digelar Punguan Horja Manurung Dohot Boruna Desa Patane IV Kecamatan Porsea di Kantor Bupati dan Kantor DPRD Toba, Jumat (21/7/2023).

Aksi tersebut, diterima oleh Sekda Kabupaten Toba Augus Sitorus di dampingi Asisten Pemkab Toba Eston Sihotang.

Aksi itu dipimpin Leo Jakson Manurung dan Herbin Maju Manurung dengan jumlah massa sekitar 60 orang.

Dalam orasinya mereka mempertanyakan kepada Bupati Toba maupun Ketua DPRD Toba tentang tindak lanjut berita acara kesepakatan bersama antara pihak Horja Lumban Manurung dengan pihak penyewa (St.oscar Manurung) terkait penyelesaian permasalahan lokasi Pantai Pasifik di Desa Patane IV Kecamatan Porsea yang terlaksana pada Rabu (1/3/2023) di kantor Bupati dan disaksikan dan diketahui oleh Wakil Bupati Toba Tonny Simanjuntak.

Namun menurut mereka, dari pihak penyewa tidak menjalankan Poin ke-5 dari berita acara tersebut yang berbunyi 'dengan kesepakatan bersama ini maka segala laporan terhadap Polres Toba dengan ini diselesaikan dengan tindak lanjut pencabutan laporan'.

Pengunjuk rasa juga mempertanyakan mengapa tulisan di Gapura di gerbang masuk Pantao Pasifik Desa Patane IV ada penambahan dari Edison Manurung Center (EMC) For NKRI.

Sebab sepengetahuan pihak Horja Manurung Dohot Boruna bangunan Gapura tersebut dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Toba.

"Kami meminta agar Pemkab Toba untuk mengaudit dana CSR perusahaan maupun dana APBD yang dialokasikan ke Pantai Pasifik," ungkap Leo Jakson Manurung.

Sementara itu Sekda Kabupaten Toba Augus Sitorus mengatakan bahwa Pemkab Toba sudah beberapa kali melakukan mediasi agar Horja Lumban Manurung bisa mengelola Pantai Pasifik.

Oleh karena itu, Forkompimda akan duduk bersama mencari solusi dalam penyelesaian masalah yang ada di Pantai Pasifik maupun di Horja Manurung.

Augus juga menambahkan apabila masyarakat kurang puas, Pemkab Toba menyarankan dilaksanakan musyawarah dan mediasi terkait pengelolaan Pantai Pasifik dengan catatan jangan ada sifat arogan maupun sewenang-wenang dalam forum.

"Pemkab Toba tidak takut pada pihak manapun, kami siap melayani masyarakat dan semua pembangunan di Wilayah Toba termasuk fasilitas yang ada di Pantai Pasifik karena tercatat di daftar Aset Pemkab Toba," tegasnya.

Sementara itu Kabag Ops Polres Toba Kompol Jhony A Siregar menyampaikan bahwa pengamanan yang dilaksanakan oleh personel gabungan Polres dan Polsek serta dari Satpol-PP tersebut berlangsung aman, lancar serta kondusif.

"Alhamdulillah, hari ini kita melaksanakan pelayanan masyarakat yakni Pengamanan unras dan itu berjalan kondusif," ucapnya.

(akb/tribun-medan.com)