LUHUT ke Partai Golkar: Tak Perlu Ngotot Mengusung Airlangga sebagai Capres Ataupun Cawapres

Hal tersebut disampaikan Lawrence usai memenuhi panggilan klarifikasi oleh Dewan Etik Partai Golkar di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Senin (17/7/2023).

"Semoga bahan-bahan yang saya berikan tadi sudah cukup memberikan penjelasan kepada dewan etik, yang semata-mata saya lakukan hanya oleh karena kecintaaan saya kepada Partai Golkar. Saya dan kawan-kawan ya, eksponen, pendiri Partai Golkar," ujar Lawrence.

Untuk diketahui, Lawrence diklarifikasi secara tertutup selama tiga jam atau sejak pukul 10.00 WIB sampai 13.00 WIB.

Lawrence mengaku dicecar 20 pertanyaan oleh Dewan Etik Partai Golkar. Hadir langsung dalam klarifikasi tersebut Ketua Dewan Etik Golkar Mohammad Hatta.

Ia diklarifikasi atas pernyataannya pada Kamis (13/7/2023) lalu, di mana dirinya bersama politisi senior Golkar lain mendukung Munaslub Partai Golkar.

Menurut Lawrence, sebagai eksponen pendiri Partai Golkar, mereka berhak mengemukakan pemikiran mereka.

"Dan selanjutnya tentu dewan etik juga mengharapkan agar segala sesuatu yang ingin dikemukakan oleh setiap kader atau anggota, dilakukan melalui mekanisme yang ada di dalam Partai Golkar," kata Lawrence.

"Dengan adanya kejadian ini, maka kita akan semakin mematangkan lagi aturan main dalam menjalankan fungsi-fungsi lembaga dan kewenangan daripada masing-masing lembaga sehingga semakin jelas apabila permasalahan atau persoalan bagaimana mekanisme penyampaiannya dan jalan keluarnya," ujarnya lagi.

Lawrence lantas menegaskan bahwa tidak ada sanksi yang diberikan dari pemanggilan hari ini. Sebab, pemanggilan tersebut sifatnya merupakan undangan klarifikasi, bukan persidangan untuk memberi hukuman.

Sementara itu, Lawrence menekankan bahwa dorongan untuk Munaslub Golkar akan terus dijalankan. "Saya kira sudah saya sampaikan pada Kamis yang lalu, dan itu adalah suatu keputusan," kata Lawrence.

Sebelumnya, sejumlah politisi senior Partai Golkar mendorong Munaslub untuk mengganti Ketua Umum Airlangga Hartanto.

Sejumlah politisi itu mengatasnamakan diri mereka eksponen pendiri Partai Golkar, diprakarasai Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Soksi Lawrence TP Siburian, Anggota Dewan Pakar Golkar Ridwan Hisjam, dan politikus senior Golkar Zainal Bintang.

Ketiganya bersama sekitar 10 kader Partai Golkar menggelar konferensi pers di Hotel Sultan, Jakarta pada 12 Juli 2023.

Lawrence mengatakan, diadakannya pernyataan sikap ini karena tidak jelasnya arah Golkar menjelang Pemilu 2024.

Ia juga menilai, hanya Partai Amanat Nasional (PAN) yang berpeluang berkoalisi dengan Golkar.

“Kami sudah tahu kok, tinggal PAN yang bisa berkoalisi. (Elektabilitas) PAN punya 7 persen, Golkar punya 14 persen, kalau digabung 21 persen,” kata Lawrence.

“Kalau bergabung, maju pasti kalah. Pasti kalah. Sejuta persen pasti kalah,” ujarnya lagi.

Lawrence juga mengatakan, Airlangga yang dipilih sebagai bakal calon presiden Golkar untuk Pemilu 2024, tak kunjung bergerak.

“Apakah ada orang yang mau maju capres-cawapres buang uang? Enggak ada. Buang itu triliunan lho,” kata Lawrence.

Oleh karena itu, eksponen pendiri Partai Golkar mendorong agar segera dilakukan Rapimnas, lalu Munaslub.

“Menggantikan Pak Airlangga dari Ketua Umum Partai Golkar untuk kebesaran dan kemajuan Partai Golkar,” ujar Lawrence.

Dalam konferensi pers itu, Lawrence secara simbolis juga menyerahkan surat terbuka eksponen pendiri Golkar kepada Ridwan Hisjam untuk diteruskan ke DPP Partai Golkar.

Sosok dan Profil Lawrence TP Siburian

Lawrence TP Siburian dikenal sebagai politisi senior yang sekaligus pengacara Partai Golkar.

Saat ini Lawrence menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri (Soksi).

Ia memiliki kantor hukum Lawrence T.P. Siburian & Associates (“LTPSA”).

Lawrence TP Siburian lulusan sarjana hukum dari Universitas Indonesia, Jakarta pada tahun 1984.

Kemudian, memperoleh gelar Magister Hukum dalam bidang Hukum Bisnis, Universitas Indonesia pada tahun 2002.

Lawrence TP Siburian lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 22 Juli 1956.

Lawrence tercatat pernah menjadi dosen tamu di beberapa Universitas di antaranya adalah Universitas Indonesia, Universitas Kristen Indonesia, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas, dan Sekolah Ekonomi Jayakarta.

Ia adalah mantan pegawai negeri dari Departemen Dalam Negeri, dan juga mantan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Ia aktif dalam berbagai bidang organisasi, baik di lingkup nasional maupun Internasional.

Lawrence TP Siburian juga merupakan wakil Badan Hukum , Hak Asasi Manusia dan otonomi Daerah Partai Golongan Karya.

Saat ini ia menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Etik Munaslub Partai Golkar.

Profil:

Wakil Ketua Komite Etik Munaslub GOLKAR  2016 - Saat ini

Chairman & Founder Lawrence TP Siburian & Associates Agu 2000 - Saat ini

Sekretaris Jenderal Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Jun 2010 - Jun 2015.

Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri (Soksi) 

Ketua Bidang Hukum dan HAM - Ketua Mahkamah Partai Golongan Karya Agustus 2014 - 2015

Founding Partner Lawrence, Maharaja & Partners Januari 1999 - Agustus 2001

Associate Lawyer: Law Firm Partahi & Juan Felix Januari 1993 - Agustus 1997

Dosen tamu di Universitas Kristen Indonesia Agustus 1983 - Agustus 1992.

Dosen Tamu di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PERBANAS

Associates Lawyer: Juwono & Associates Januari 1982 - Agustus 1987.

Sekolah Hukum Universitas George Washington. Master of Laws (LLM) Hukum Umum 2009 - 2012

Universitas George Washington. Magister Hukum (LL.M.) Hukum Kekayaan Intelektual 2007 - 2008

Universitas Georgetown. Master of Laws (LL.M.)

Universitas Indonesia (UI). Gelar Master Hukum Bisnis 2000 - 2002

Universitas Indonesia (UI) Sarjana Hukum (LL.B.), Hukum Tata NegaraHukum 1976 - 1984

Lisensi dan Sertifikasi:

AIPLA (American Intellectual Property Law Association)

Capital Market Legal Consultant

The Indonesian Capital Market Supervisory Agency (“BAPEPAM”).

IBA (International Bar Association)

IKADIN (Indonesian Bar Association)

IPBA (Inter Pacific Bar Association)

PERADI (Perhimpunan Advocat Indonesia)

Menangani perkara:

Merpati Nusantara 2013. Dalam sidang kasus penyewaan pesawat oleh PT Merpati Nusantara Airlines, Hotasi Nababan menanyakan duduk perkara kasus ini kepada penasihat hukum Merpati di Amerika Serikat, Lawrence Siburian. Lawrence menegaskan perkara ini masuk ranah perdata karena merupakan kasus wanprestasi

Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum. Legal Konsultan Januari 1978 - Juni 1981.

(*/tribun-medan.com)

Artikel ini sebagian telah tayang di Kompas.com