JOKOWI Tersenyum Disinggung Buku SBY Mengkritik Dirinya Cawe-Cawe di Pilkada 2024, Ini Jawabannya

Dilansir dari Tribunnews.com, buku SBY terbaru diberi judul 'Pilpres 2024 dan Cawe-cawe Presiden Jokowi, The President Can Do No Wrong'.

Buku SBY itu memiliki ketebalan sebanyak 27 halaman, dengan cover berwarna merah hitam.

Buku SBY ini sendiri sudah dibedah oleh para kader Partai Demokrat di Kantor DPP Partai Demokrat, Senin (26/6/2023).

Bukunya sudah bisa dibaca publik melalui versi digital.

Juru bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, buku SBY itu sejatinya disampaikan khusus untuk jajaran kepemimpinan dan kader partai mereka di seluruh Tanah Air.

"Jadi, tulisan ini dimaksudkan untuk memperluas wawasan dan memperdalam pemahaman para pimpinan dan kader Demokrat mengenai situasi terkini terkait Pilpres 2024 dan cawe-cawe Presiden Jokowi," kata Herzaky.

Herzaky meyakini buku SBY itu memiliki manfaat bagi kader Partai Demokrat dan masyarakat.

"Terutama dalam menjaga demokrasi Indonesia agar bisa semakin bergerak maju," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat itu.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya mengatakan, tulisan SBY dalam buku tersebut ibarat penerang dalam redupnya demokrasi di negeri ini.

"Bagi kita (kader Demokrat), buku ini menjadi obat penawar rindu akan pandangan dan gagasan besar Bapak Susilo Bambang Yudhoyono.

Insya Allah momentum ini bisa untuk kita resapi, agar kita bisa menjadi ujung tombak perjuangan partai," kata Teuku Riefky Harsya.

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng menambahkan, buku tersebut dibuat karena presiden ke-6 itu disebut tergelitik dengan fenomena akhir-akhir ini.

"Isu tentang cawe-cawe Jokowi dalam Pilpres 2024 nanti, bisa kita jadikan pelajaran. Apa batas-batas kekuasaan itu, sehingga tidak membuat kekuasaan itu menjadi ilegal," ulasnya.

Sebab menurut Andi Mallarangeng, pemimpin negara demokratis itu harus tahu batasannya.

Apa lagi dalam UUD 1945, ada pasal impeachment yang bisa memberhentikan presiden.