Begini Aturan Soal Vaksin dan Masker Usai Jokowi Cabut Status Pandemi, Diluar Masih Wajib Bermasker?

Namun, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Siti Nadia Tarmizi mengatakan, rencana itu masih terus digodok.

Sejauh ini, vaksinasi Covid-19 tetap gratis sehingga ia pun meminta masyarakat segera vaksin.

"Masih dibahas dan nanti siapa yang paling dianjurkan, kita masih tunggu rekomendasi ITAGI. Ayo vaksin," kata Nadia, Kamis (22/6/2023).

Sebelumnya, wacana vaksin berbayar disampaikan pula oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

Muhadjir menyampaikan, pendanaan vaksinasi dibebankan kepada masing-masing individu.

Hal ini mengingat APBN tidak selamanya menanggung pembiayaan seperti saat pandemi Covid-19.

Baca juga: RESMI - Jokowi Hapus Status Pandemi Covid-19 di Indonesia Per Hari Ini, Kini Memasuki Masa Endemi

Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) memiliki masa tugas yang sewaktu-waktu berakhir.

Sedangkan masyarakat yang masuk dalam kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan tetap dibayarkan pemerintah.

"Nanti pendanaannya, pembiayaannya tidak gratis lagi, tapi dibebankan kepada BPJS Kesehatan. Sedangkan yang tidak mampu, nanti dimasukkan PBI iuran dari pemerintah," kata Muhadjir usai Rapat Tingkat Menteri Pembangunan Bandara Vanuatu di kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Rabu (14/6/2023).

3. Pengobatan

Pengobatan Covid-19 pun serupa dengan rencana vaksinasi berbayar.

Nantinya, pengobatan Covid-19 tidak lagi ditanggung pemerintah seperti saat pandemi sejak tahun 2020.

Rencana ini masih dalam pembahasan.

Nadia sekali lagi menekankan, sejauh ini skema pembiayaan masih sama.

"Masih dalam pembahasan ya skema pembiayaan Covid-19 ke depan. Belum ada perubahan sampai nanti keluar aturan baru," jelas dia.

Baca juga: Jawaban Menohok Presiden Jokowi saat Ditanya Akan Rayakan Ulang Tahun : Saya Orang Desa