ASB Dirikan Posko Relawan Inklusi, Dampingi Warga Binjai Ketika Alami Kendala di Layanan Publik

TRIBUN-MEDAN.COM, BINJAI-  Warga Binjai Utara, Kota Binjai   mengaku  banyak mengalami kesulitan dalam pengurusan identitas diri dan surat lainnya ke Dinas Pendudukan Catatan Sipil (Disdukcapil). 

Menurut warga di Kecamatan Medan Utara, segala permasalahan surat menyurat dan identitas diri  baru selesai di Disdukcapil, apabila mereka (warga)  memberikan uang dulu kepada petugas tersebut.. 

Misalnya kasus yang dialami oleh Sasa, warga Yos Sudarso, Kecamatan Binjai Utara yang mengaku urusan surat menyuratnya baru selesai setelah memberikan uang kepada  pihak wilayah lingkungan tersebut.

"Pengurusan tanah berkaitan dengan waris saya baru selesai, setelah membayar uang Rp 450.000 per satu wilayah lingkungan," jelasnya.

Begitu juga keluhan  seorang janda  Kecamatan Binjai Utara bernama Jumirah.

Menurut Jumirah pihaknya ingin  membuat permohonan pisah KK dari suaminya baru berhasil setelah membayar Rp 200ribu kepada kepala lingkungan. 

"Kalau tidak permasalahan  pisah KK itu gak selesai-selesai," ucapnya.

Berangkat dari pengalaman warga tersebut, Aliansi Sumut Bersatu (ASB) selaku organisasi masyarakat sipil yang bekerja di wilayah Sumatera Utara mencoba mendiskusikan persoalan itu bersama warga Yos Sudarso, Binjai.

Dalam diskusi  itu, ada kesepakatan sebagian warga  yang difasilitasi oleh ASB membentuk sebuah posko warga yang diberi nama Posko Relawan Inklusi, pada 9 Mei 2023 lalu.

Menurut pendamping PRI, Hartoyo mengatakan, ada lima warga yang menjadi pengurus Posko Relawan Tersebut.

"Empat perempuan dan satu laki-laki. Semua anggota Posko adalah warga di tingkat akar rumput, yang berprofesi sebagai petani, pedagang kecil, dan buruh," jelasnya.

Dikatakan Hartoyo, tujuan dari pembentukan posko ini untuk membantu dan mendampingin warga ketika mengalami kendala di layanan publik. 

Selain itu, Kata Hartoyo, posko ini juga sebagai satu wadah belajar masyarakat dan terlibat aktif dalam proses pembangunan khususnya perihal layanan publik di kota Binjai, Sumut.

"Terakhir, kami berharap upaya membangun Posko Relawan Inklusi ini dapat direspon positif oleh pemerintah, sebagai bentuk pelibatan partisipatif masyarakat dalam pembangunan, sesuai diatur dalam UU," jelasnya.

Terpisah, satu  anggota dari PRI, Susilawati mengatakan sudah ada 50 masyarakat Binjai Utara yang meminta bantuan untuk permasalahan data diri.