Bahas Mafia Perdagangan Orang di Podcastnya, Uya Kuya Diancam Dibunuh, Ini Reaksi Keras Jokowi

Data tersebut, kata Mahfud berdasarkan merujuk laporan Ketua Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam rapat internal kabinet, Selasa (30/5/2023).

"Kita punya masalah dengan TPPO, di mana orang dikirim ke luar negeri dan menjadi budak-budak yang dianiayaa, atau terlibat dakam kejahatan-kejahatan dalam sebuah pengiriman tenaga kerja yang ilegal," kata Mahfud usai rapat dengan Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

"Dan tadi pak Benny Rhamdani melapor kepada presiden pada satu tahun saja, mayat yang pulang karena TPPO mencapai 1.900 orang lebih."

Mahfud juga menuturkan kusus di Nusa Tenggara Timur atau NTT sejak Januari hingga Mei 2023 ini sudah tercatat sebanyak 55 jenazah warga negara Indonesia (WNI) korban TPPO yang dipulangkan.

Sebab itu, Presiden Jokowi, kata dia perlunya penguatan kembali tim satuan tugas atau Satgas TPPO, agar dapat lebih bekerja keras mencegah perdagangan orang dan melindungi pekerja migran Indonesia.

"Presiden menyatakan melakukan restrukturisasi satgas," tegasnya.

"Kemudian memerintahkan ada langkah-langkah cepat dalam sebulan ini untuk menunjukkan kepada publik bahwa kepolisian, negara, TNI,dan aprat-aparat pemerintah yang lain untuk bertindak cepat dan hadir untuk ini."

Sementara itu, menurut Benny Ramdhani, dalam 3 tahun terakhir BP2MI kurang lebih telah menangani 94 ribu WNI yang dideportasi dari Timur Tengah dan Asia.

Sebanyak 90 persen di antaranya merupakan pekerja ilegal atau tidak resmi (unprosedural).

"Dan diyakini 90 persen dari angka itu diberangkatkan oleh sindikat penempatan ilegal pekerja migran Indonesia. Kemudian, jenazah kurang lebih 1.900 artinya tiap hari rata-rata dua peti jenazah masuk ke dalam Tanah Air kita," kata Benny di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Sementara itu, pihaknya mencatat sebanyak 3.600 orang mengalami sakit, depresi, hilang Ingatan dan bahkan cacat secara fisik.

"Kenapa mereka sakit saat meninggal selain karena penganiayaan? Karena yang ilegal pasti tidak pernah mengantongi hasil medical check up termasuk tes psikologi yang diwajibkan kepada mereka yang berangkat resmi," ujarnya lagi.

Benny mengungkapkan, praktik TPPO di Indonesia sebelumnya sudah disoroti oleh Bank Dunia pada 2017. Padalah menurut data yang tercatat di BP2MI PMI yang resmi hanya 4,7 juta orang.

Sehingga asumsinya, kata dia, ada 4,3 juta orang yang bekerja di luar negeri secara unprocedural dan melalui sindikat penempatan ilegal.

"Presiden sudah menempatkan perang melawan sindikat harus terus dilakukan negara tidak boleh kalah, negara harus adil dan hukum harus bekerja,"  tegasnya.