Berita Medan
Angka Stunting di Sumut Alami Penurunan, Kepala BKKBN Beri Apresiasi
Hasto menerangkan, masih banyak kabupaten kota dan provinsi yang belum bisa bahkan makin tinggi angka stuntingnya.
Penulis: Anisa Rahmadani | Editor: Ayu Prasandi
TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia (BKKBN RI) Hasto Wardoyo memberi apresiasi kepada BKKBN Sumut karena telah berhasil menurunkan angka stunting sebanyak 4 persen.
Hal tersebut disampaikan Hasto secara Hybrid dalam forum konsolidasi percepatan penurunan stunting dan rembuk stunting Provinsi Sumut, Senin (29/5/2023).
Hasto menerangkan, masih banyak kabupaten kota dan provinsi yang belum bisa bahkan makin tinggi angka stuntingnya.
"Saya ucapkan terimakasih kepada seluruh Forkopimda, Gubernur dan Wakil Gubernur, Polisi dan Kodim yang telah berkolaborasi dalam penurunan stunting di Sumut," jelas Hasto secara Hybrid.
Meski telah terjadi penurunan, Hasto mengaku untuk wilayah Sumut masih ada beberapa Kabupaten dan Kota yang masih tinggi angka stuntingnya.
"Masih ada juga Kabupaten Kota seperti Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah. Saya minta untuk diperhatikan lagi program stuntingnya," jelasnya.
Terpisah, Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah menyatakan, jika Kabupaten/Kota memiliki peran penting dalam upaya mempercepat penurunan angka stunting.
Apalagi, kata dia, upaya penurunan stunting ini tidak sebatas hanya bayi yang sudah lahir saja, tapi juga pendampingan calon pengantin dan ibu hamil serta kondisi lingkungan sekitar seperti sanitasi yang baik dan ketersediaan air bersih.
"Ini juga yang kita sampaikan kepada Bupati jangan hanya dana stunting dibantu pusat saja yang digunakan, tapi dana APBD juga," terangnya.
Musa mencontohkan, untuk sanitasi yang sehat kemudian bantuan penanganan gizi harus sejalan dengan desa mana yang stuntingnya tinggi.
Oleh karena itu, sambung Ijeck, Bupati dan Wakil Bupati tentu harus duduk bersama membahas upaya-upaya tersebut.
Di samping itu, kerja sama dengan TNI-Polri juga bisa dilakukan untuk mempercepat penurunan stunting, melalui Bhabinkambtimbas dan Babinsa.
"Tadi saya sudah sampaikan bahwa stunting ini sebenarnya adalah prioritas utama. (Untuk itu) jangan hanya berpikir soal bangunan fisik saja, sebab pembangunan SDM dan kesehatan juga penting, untuk generasi kita ke depan yang kuat jasmani dan intelejensinya," jelasnya.
Dalam kesempatan ini, Ijeck juga mengaku akan menyurati Kabupaten/Kota untuk mengingatkan agar serapan anggaran jangan sampai seperti tahun 2022 lalu yang memiliki banyak sisa.
Selain itu, tambahnya, peran Posyandu di desa perlu diaktifkan, sehingga tidak lagi hanya sebatas menunggu tim pendamping stunting saja.
"Tentu kita harus optimis mengejar target 14 persen di tahun 2024 nanti," tandasnya.