Pengakuan Jusuf Kalla Soal Utang Indonesia, Paling Besar Pada Pemerintahan saat Ini

TRIBUN-MEDAN.com - Pengakuan Jusuf Kalla soal utang Indonesia. Katanya, paling besar pada pemerintahan saat ini.

Pemerintahan Joko Widodo saat ini dikritik oleh Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, karena dianggap telah menambah jumlah utang negara secara signifikan.

Kritik tersebut disampaikan oleh JK setelah menghadiri perayaan ulang tahun Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang ke-21 di Istora Senayan, Jakarta, pada Sabtu (20/5/2023) lalu.

"Tentu gabungan pemerintahan dulu dan sekarang. Tapi yang sekarang paling banyak."ujarnya seperti dikutip dari kompas TV

Ia menambahkan bahwa utang tersebut digunakan untuk membayar cicilan utang dan subsidi, serta memperbaiki infrastruktur jalan.

Dalam konteks ini, JK memberikan pesan kepada calon presiden 2024 dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, untuk dapat mengatasi masalah ini.

"Kalau mau jadi presiden harus mampu," ujar JK.

Sebelumnya, Jusuf Kalla juga menyebut isu utang negara dalam pidatonya di perayaan ulang tahun PKS yang ke-21.

Ia menyatakan bahwa ekonomi Indonesia menghadapi tantangan baik dari dalam maupun luar negeri, terutama terkait akumulasi utang luar negeri yang semakin meningkat.

JK mengakui bahwa pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang menyebut utang luar negeri Indonesia sangat besar adalah benar adanya.

"Pak AHY tadi mengatakan utang besar, betul, setahun bayar utang lebih dari Rp1.000 triliun, terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka," ungkap JK.

Walau begitu, JK juga mengakui bahwa ia sendiri terlibat dalam kebijakan pengelolaan utang saat menjabat sebagai Wakil Presiden pada periode pertama kepemimpinan Jokowi sebagai presiden.

Namun demikian, yang lebih penting saat ini adalah memastikan bahwa masalah utang negara tidak berdampak pada eskalasi masalah sosial yang semakin meluas di Indonesia.

JK mencatat bahwa masalah sosial saat ini mencerminkan adanya ketimpangan sosial di negara ini, terutama dalam hal pemerataan ekonomi.

JK juga mengungkapkan kekhawatirannya bahwa jika pemerataan dan keadilan sosial tidak segera terwujud, maka kemungkinan terjadinya peristiwa kelam seperti kerusuhan Mei 1998 dapat terulang kembali.