Ternyata Anies Kritik Pembangunan Jalan Era Jokowi vs SBY Pakai Data Salah,Kementerian PUPR Meradang

Anies mengatakan, jika dibandingkan panjang ruas jalan yang dibangun di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo atau Jokowi, diantara keduanya terdapat perbedaan yang terpaut jauh.

Hal itu disampaikan Anies saat menyampaikan pidato politiknya dalam acara milad ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (20/5/2023).

"Sebanyak 63 persen dari jalan tol berbayar di Indonesia dibangun di pemerintahan sekarang," kata Anies.

Namun sayangnya, menurut Anies, keberadaan jalan tol yang berbayar hanya dinikmati oleh masyarakat tertentu.

Sedangkan untuk jalan non tol yang dibangun Jokowi hanya 19 ribu kilometer.

Jumlah tersebut kalah jauh dari jalan non tol yang dibangun di masa SBY jadi presiden yang berkuasa sejak 2004-2014.

"Kalau coba dibandingkan dengan zaman SBY, jalan tak berbayar yang dibangun adalah 144 ribu atau 7,5 kali lipat," papar Anies.

Dari data tersebut, untuk jalan yang masuk kategori jalan nasional atau tanggung jawab pemerintah pusat, Anies menyebut hanya 590 kilometer yang dibangun di era Jokowi.

"Di era sebelumnya (SBY) ada 11.800 kilometer, 20 kali lipat. Kita belum bicara mutu, standar, dan lain-lain, kita bicara jalannya," ujar Anies.

Anies menuturkan, ketika berbicara pembangunan infrastruktur, maka seharusnya semua golongan diperhatikan.

"Bahwa kita tidak bisa hanya memerhatikan tengah ke atas tapi juga yang tengah ke bawah, prinsip kesetaraan, prinsip keadilan itu yang kita harus gaungkan bersama," kata Anies.

Sebelum Anies berpidato, Wapres ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla juga menyoroti sikap pemerintahan Jokowi yang seakan begitu bangga bisa membangun banyak jalan tol namun pada prakteknya jalan non tol seakan terabaikan.

"Keadilan juga harus dijaga karena banyak pihak tidak menjaga keadilan. Baru-baru ini viral jalan di Lampung, di Jambi, dan Makassar rusak luar biasa. Pihak-pihak bangga pemerintah bangun jalan tol, itu penting sekali. Tetapi 170 ribu jalan rusak Indonesia, itu data BPS (Badan Pusat Statistik)," ujar JK.

JK menilai pembangunan jalan tol sejatinya hanya diperuntukan bagi masyarakat mampu lantaran berbayar.

"Tetapi kalau jalan rakyat, rusak tidak diperbaiki, itu ketidakadilan bagi rakyat," ujar JK.

(*/Tribun-Medan.com)