Muncul Bantahan PUPR, Data Anies Baswedan Keliru, Bandingkan Hasil Kerja SBY dan Jokowi soal Jalan

Sedangkan pada era SBY bisa 20 kali lipat dari pencapaian Jokowi saat ini.

"Pada 10 tahun sebelumnya 11.800 kilometer, 20 kali lipat," ucap Anies.

Anies Baswedan Dilaporkan ke Bareskrim Polri

 Relawan Ganjar Pranowo Center (GP Center) akan melaporkan bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan ke Bareskrim Polisi karena diduga menyebarkan berita bohong atau hoaks.

Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Harian DPP GP Center, Thomas Djunianto.

Kata Thomas, pihaknya akan melaporkan Anies ke Mabes Polri.

Ia mengonfirmasi bahwa pernyataan bohong atau hoaks yang dimaksud adalah ketika Anies berbicara di acara hari ulang tahun (HUT) ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan pada Sabtu (20/5/2023) lalu.

Dalam pidatonya, bakal calon presiden yang diusung PKS, NasDem dan Demokrat ini membandingkan pembangunan jalan di era Presiden Jokowi dan di zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurut GP Center, data yang disampaikan Anies tidak benar sehingga tergolong berita bohong.

Baca juga: Anies Baswedan: Pembangunan Jalan Nasional di Era Jokowi Kalah dengan SBY, Bagaimana Tanggapan Anda?

Di mana dalam acara tersebut, Anies membandingkan pembangunan jalan di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ketua Harian DPP GP Center, Thomas Djunianto, mengatakan Anies Baswedan dianggap menyebarkan berita bohong atau hoaks.

Adanya hal tersebut Relawan GP Center akan melaporkan Anies ke Mabes Polri pada hari ini, Selasa (23/5/2023).

"Terkait dengan statement Pak Anies Baswedan yang kami anggap sebagai berita yang tidak valid maka kami, GP Center akan melaporkan beliau ke Mabes Polri pada Selasa, 23 Mei 2023 pukul 10.30 WIB," katanya.

Thomas mengatakan, Anies Baswedan mesti ditindak hukum lantaran dianggap menyebarkan berita tak valid.

Hal ini juga atas dasar, lanjut Thomas Djunianto, semua kedudukan warga sama di mata hukum.

"Semua orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Siapapun yang menyebarkan informasi tidak benar mesti ditindak hukum," katanya, dikutip dari TribunJakarta.com.