Panggung Anies di Milad PKS, Singgung Pejabat Rangkap Jabatan hingga Menjelma Seperti Pedagang

TRIBUN-MEDAN.COM - Bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, menyinggung pejabat yang membuat aturan untuk kepentingannnya sendiri di acara Milad ke-21 Partai Keadlian Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5). 

Anies mengatakan institusi politik seharusnya melayani masyarakat dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. 

Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, banyak pejabat pemerintah yang menjelma seperti pedagang, membuat aturan demi kepentingan pribadi. 

Dirinya berharap para pejabat pemerintah dapat membedakan kepentingan pribadi dengan kepentingan rakyat. 

"Negara dengan institusi politik yang melayani semua, yang menjunjung tinggi pilar demokrasi dan memberikan kewenangan kepada pemerintahan agar saling mengawasi, saling menyeimbangkan," kata Anies dilansir dari liputan tim Kompas TV, Sabtu (20/5/2023).

"Negara yang seperti ini akan kita saksikan tanpa konflik kepentingan. Misalnya, yang seperti ini tidak ada market player yang sekaligus menjadi regulator. Kalau pedagang ya pedagang saja. Jangan pedagang sekaligus pejabat dan pembuat aturan."

"Apalagi membuat aturan yang terkait perdagangan yang dibuatnya."

Selain itu, Anies Baswedan juga menyoroti banyaknya pejabat pemerintah yang memiliki jabatan bertumpuk-tumpuk.

"Dan juga tidak kemudian serba rangkap jabatan yang bertumpuk-tumpuk," sambung Anies.

Juga memastikan meritokrasi berjalan dalam pemerintahan bukan memberikan keistimewaan pada keluarga. Negara dengan institusi yang melayani ini cenderung menjunjung tinggi "rule of law."

"Sehingga yang dilakukan adalah memperkuat cabang hukum agar independen dan terbebas dari intervensi politik, transparan dalam mengambil keputusan," tandas Anies. 

JK Kritik Program Pembangunan Pemerintah Jokowi

Di sisi lain, Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengkritik program pembangunan Jokowi. JK  menyindir pembangunan jalan di Indonesia yang dinilai tidak adil kepada masyarakat.

Menurutnya pemerintah tidak boleh hanya fokus membangun jalan tol yang berbayar.

Hal tersebut disampaikan JK saat memberikan orasi politik di hadapan ribuan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam acara milad ke-21 PKS di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5/2023).

Awalnya, JK menyoroti viral jalan rusak yang dibagikan masyarakat di media sosial.

Dia mencatat, jalan rusak yang tercatat Badan Pusat Statistik (BPS) ada sebanyak 170.000 Km.

"Baru-baru ini viral kenapa jalan di Lampung, Jambi, dan juga di Makassar rusak luar biasa. Kita bangga bahwa pemerintah juga waktu saya memerintah membangun jalan tol 2.600 km, itu penting, kalau tidak macet waktu lebaran. Penting sekali jalankan tol. Tetapi 170.000 KM jalan rusak di Indonesia. Itu data BPS," kata JK.

Baca juga: NONTON LIVE STREAMING Bournemouth vs Man United, Liverpool vs Villa, Link Bola Gratis Laga MU via HP

Baca juga: 6 HP Xiaomi Pro Series Terbaik di 2023 dengan Spesifikasi Tinggi, Ada Xiaomi 13 hingga Mi 10T Pro

Ia menyatakan bahwa pemerintah kini lebih banyak membangun jalan berbayar atau jalan tol di Indonesia.

Sementara itu, jalan-jalan yang tak berbayar atau gratis yang biasa dilalui masyarakat kecil masih banyak yang rusak.

"Artinya adalah orang bisa menganggap kalau mau jalan baik hanya orang mampu yang bisa jalan baik karena dia bayar. Tapi jalan rakyat yang dijalani tiap hari oleh petani kita oleh pedagang kecil oleh siapapun rusak tidak diperbaiki, itu ketidakadilan untuk rakyat contoh yang kecil saja," jelasnya.

Karena itu, JK meminta PKS turut bertanggung jawab untuk membantu menyuarakan suara rakyat kecil tersebut.

Hal tersebut untuk menghadirkan pembangunan jalan yang lebih berkeadilan.

"Petani karena dia tidak bisa berjalan tol maka jalannya berlubang-lubang. Itu prinsip keadilan. siapapun nanti presiden yang baru harus merubah," jelasnya.

"Kenapa jalan tidak baik? Menteri PU orang hebat tapi nggak ada tentu nggak ada, karena kita memilih proyek yang mahal-mahal yang itu manfaatnya tidak seperti apa yang diharapkan," sambugnnya.

Anies Bandingkan Pembangunan Infrastruktur Jalan Era Jokowi vs SBY

Sementara itu, Bakal calon presiden (bacapres) dari koalisi perubahan, Anies Baswedan membandingkan pembangunan infrastruktur jalan era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Awalnya, Anies mengakui bahwa pembangunan infrastruktur jalan era pemerintahan Presiden Jokowi menjadi yang terpanjang dibandingkan kepemimpinan sebelumnya.

Namun, Eks Gubernur DKI Jakarta itu menyoroti bahwa mayoritas infrastruktur jalan yang dibangun era Jokowi merupakan jalan berbayar.

"Pemerintahan kali ini berhasil membangun jalan tol terpanjang dibandingkan periode-periode sebelumnya. 63 persen jalan tol berbayar yang berada di seluruh Indonesia itu dibangun di era pemerintahan sekarang. Sepanjang 1.569 kilometer dari total 2.499 km itu adalah jalan berbayar," kata Anies saat memberikan orasi politik di hadapan ribuan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam acara milad ke-21 PKS di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5/2023).

Namun, kata Anies, jalan-jalan yang tak berbayar atau gratis yang dibangun di era Presiden Jokowi justru dinilai sangat sedikit.

Padahal, jalan tersebut dipakai untuk mobilitas penduduk dari sudut desa ke perkotaan.

"Jalan yang tak berbayar yang digunakan oleh semua secara gratis yang menghubungkan mobilitas penduduk dari sudut sudut desa ke perkotaan yang membawa produk-produk pertanian, produk perikanan dari sentra-sentra tempat mereka dihasilkan ke wilayah-wilayah pasar baik jalan nasional, jalan provinsi, atau pun jalan kabupaten terbangun 19.000 kilometer di pemerintahan ini," ungkap Anies.

Anies pun membandingkan pembangunan jalan yang tak berbayar di era Jokowi dengan era SBY.

Bahkan, kata dia, SBY unggul tujuh kali lipat dari Jokowi.

"Kalau coba saya bandingkan dengan pemerintahan 10 tahun yang lalu di jaman presiden pak SBY jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144.000 atau 7 setengah kali lipat," jelasnya.

"Bila dibandingkan dengan jalan nasional, di pemerintahan ini membangun jalan nasional sepanjang 590 kilometer, di 10 tahun sebelumnya 11.800 Km, 20 kali lipat. Kita belum bicara mutu, kita belum bicara standar dan lain-lain, kita bicara panjangnya," sambungnya.

Lebih lanjut, Anies menambahkan seharusnya pembangunan infrastruktur harus memberikan keberpihakan kepada masyarakat kecil.

Khususnya, pembangunan jalan yang tak berbayar atau gratis bagi masyarakat Indonesia.

"Infrastruktur yang bukan hanya untuk sebagian tetapi infrastruktur untuk semuanya," pungkasnya.

(*/tribun-medan.com/kompas tv)