DPRD Sumut Sebut Sudah Rekomendasikan Pencopotan Kadis PUPR Bambang Pardede ke Gubernur sejak 2022

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Anggota Komisi E DPRD Sumatra Utara Hendro Susanto menanggapi pencopotan Kadis PUPR Sumut Bambang Pardede terkait polemik proyek pembangunan jalan dan jembatan senilai Rp 2,7 triliun.

Hendro mengaku, pihaknya sudah merekomendasikan pencopotan Bambang Pardede kepada Gubernur Edy Rahmayadi sejak tahun lalu.

"Rekomendasi mencopot Kadis PUPR sudah kami sampaikan sejak tahun lalu ke gubernur, baik melalui rapat paripurna dalam pandangan akhir pansus Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPjP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tahun 2022," ujar Hendro melalui keterangannya, Sabtu (20/5/2023).

Hendro menuturkan, pihaknya sudah melihat di lapangan. Dari pengecekan tersebut, kata dia, Bambang Pardede dinilai terlalu banyak berbicara dibandingkan bekerja.

"Ia lebih banyak ngomong daripada bekerja menuntaskan apa yang menjadi tupoksi beliau, apalagi jalan mantap di Provinsi Sumut," katanya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyebut, dalam rapat badan anggaran (banggar) akhir Bulan April 2023 lalu terkait serapan anggaran pada triwulan I (Januari sampai Maret 2023), Bambang juga tidak hadir.

"Padahal serapan dia paling rendah alias nomor paling bawah, tiga bulan tidak jelas outputnya. Kami di banggar sudah mengingatkan kepada TAPD, untuk menyampaikan kepada saudara gubernur agar menjadi perhatian serius, kalau perlu dicopot, karena rendahnya kinerja Dinas PUPR ini," ucapnya.

Ke depan, kata Hendro, Fraksi PKS meminta Gubernur Edy Rahmayadi untuk mengevaluasi Dinas PUPR agar bekerja lebih serius.

"Datangnya pak Presiden RI ke Provinsi Sumut dan meninjau jalan yang rusak di Labuhan Batu, merupakan evaluasi bagi Dinas PUPR, bahwa kerja itu harus serius, harus benar dan tuntas," ujarnya.

Ia berharap pelaksana tugas yang ditunjuk Edy Rahmayadi dapat bekerja lebih baik dan segera menyelesaikan program yang telah disusun.

"Semoga PLT yang ditunjuk oleh gubernur kinerjanya bisa jauh lebih lagi, dan bagian dari mewujudkan Sumut yang maju, aman dan bermartabat," katanya.

Hendro juga meminta agar Presiden Jokowi lebih sering ke Sumut, dan bukan hanya meninjau jalan.

"Namun jembatan yang menjadi penghubung antar desa yang rusak juga bisa diperbaiki, sekolah yang membutuhkan perhatian Pak Presiden, pelaku UKM diberikan akses permodalan, memberikan alokasi tambahan peserta KIS PBI, memberantas narkoba dan judi, serta terkait stunting," pungkasnya.

(cr14/tribun-medan.com)