Kapolres Simalungun Ajak Forkopimda Budayakan Sistem Kerja Terintegrasi Lewat Coffee Morning 

TRIBUN-MEDAN.COM, SIMALUNGUN-Membudayakan Sistem kerja yang terintegrasi menghadapi tantangan kerja, Kapolres Simalungun AKBP Ronald FC SipayungS H SIK MH Coffee Morning bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di Aula Andar Siahaan Mako Polres Simalungun Jalan Jon Horailam Saragih Pematang Raya Kabupaten Simalungun, Selasa (16/5/2023).

"Kegiatan Coffee Morning bersama Forkopimda ini dalam rangka membudayakan Sistem Kerja Yang Terintegrasi, "Kegiatan Coffee Morning ini bertujuan untuk Penguatan Sinergitas Unsur Pemerintah Daerah dengan membudayakan Sistem Kerja Yang Terintegrasi dalam menghadapi tantangan kerja kedepannya,"kata Kapolres kepada Forum.

Lebih lanjut Kapolres menyampaikan, dengan Coffe Morning Forum Komunikasi Pimpinan Daerah ( Forkopimda) Kabupaten Simalungun ini seluruh Pimpinan yang ada di Pemerintahan Kabupaten Simalungun seperti Bupati, Ketua DPRD serta TNI-Polri dan Pengadilan, Kejaksaan dapat mengetahui apa yang menjadi permasalahan untuk dapat diselesaiakan secara bersama-sama.

AKBP Ronald FC Sipayung dalam sambutannya antara lain menyampaikan, sesuai dengan surat edaran menteri dalam negeri menghimbau kepada Forkopimda untuk bisa membetuk tim penanganan konflik.

"Karena memang kitalah yang menjadi wajah-wajah negara untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,"kata Kapolres.

Sementara itu Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga menyampaikan masalah yang saat ini menjadi perhatian yaitu permasalahan konflik tanah yang sudah lama terjadi dan sangat sensitif serta perlu penanganan khusus.

Disampaikan Bupati, permasalahan tanah terjadi tidak hanya antara perusahaan baik negara maupun swasta, namun masalah konflik tanah juga sering terjadi antar keluarga sehingga diperlukan penanganan khusus.

"Dari sudut mana kita memandangnya sehingga kita bisa mengurai, darimana kita masuk untuk menyelesaikan konflik tanah ini,"kata Bupati.

Menurut Bupati, untuk menangani permalasahan konflik tanah harus di bentuk sebuah tim. "Kita dari Forkopimda akan membentuk sebuah Wadah yang khusus menangani masalah konflik tanah,"kata Bupati.

Disamping itu dibutuhkan juga lintas pemerintah dan Forkopimda untuk membentuk sebuah sikap dalam menyelesaikan konflik tanah, apalagi di Kabupaten Simalungun masalah konflik tanah memiliki keunikan.

Seperti masalah konflik tanah Sihaporas, Bupati mengatakan bahwa Pemkab Simalungun telah berulang kali turun ke lokasi dan bertemu dengan pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.

"Karena memang secara administrasi, hukum, dibutuhkan juga mediasi kekeluargaan, untuk menyelesaikan konflik tanah di Simalungun,"ucap Bupati.

Dalam kesempatan itu, Bupati meminta kepada instansi terkait untuk mendata aset-aset dari pemerintah kabupaten Simalungun, dan kepada para camat diminta untuk melakukan pemetaan terhadap tanah di wilayah masing-masing secara detail.

"Saya kira para camat selaku perpanjangan tangan pemerintah di kecamatan mengetahui secara detail dan kondisi kecamatan masing-masing khususnya permasalahan tanah ini. Harus jemput bola dan segera ditindaklanjuti,"kata Bupati.

Sisi Lain, terkait situasi cuaca yang saat ini sangat ekstrim, Bupati meminta kepada Para camat untuk melibatkan seluruh elemen masyarakat mensosialisasikan masalah bahaya kebakaran, terutama masyarakat yang berada di pesisir Danau Toba.