Berita Populer, Jusuf Kalla Kritik Jokowi Terlalu Campuri Pilpres, Penemuan Ladang Ganja di Karo

TRIBUN-MEDAN.com - Berita populer hari ini dimulaid dari Usai Jusuf Kalla Kritik Jokowi Terlalu Campuri Pilpres, Kini Modal Pilpres Dulu Diungkap

Selanjutnya, LPKA Medan Dukung dan Siap Fasilitasi Ketatalaksanaan Kelembagaan di Kemenkumham Sumut di Tahun 2023

Ketiga, Satresnarkoba Polres Tanah Karo Berhasil Ungkap Pemilik Ladang Ganja

Keempat, Satlantas Polres Tanjungbalai Gatur Lalin saat Jumat Tiba

Kelima, Terbongkar Kesepakatan di Cabor Silat SEA Games Kamboja Hingga Bayu Lesmana Harus Mundur di Final

Berikut 5 Berita Populer Tribun Medan hari ini:

1. Usai Jusuf Kalla Kritik Jokowi Terlalu Campuri Pilpres, Kini Modal Pilpres Dulu Diungkap

TRIBUN-MEDAN.COM – Usai kritik Presiden Joko Widodo terlalu campuri Pilpres, kini Jusuf Kalla ungkap biaya modal Pilpres.

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla atau JK ungkap biaya yang dikeluarkan untuk modal Pilpres.

Diketahui Jusuf Kalla memiliki pengalaman dua kali maju di pemilihan Presiden sebagai Wakil Presiden.

Dari pengalamannya di tahun 2014 JK mengakui menghabiskan uang triliunan rupiah untuk biaya modal Pilpres.

Hal tersebut diceritakan JK saat wawancara  khusus bersama Direktur Pemberitaan Tribun-Network Febby Mahendra Putra di kediaman JK di kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan Jumat (12/5/2023) seperti dikutip Tribunnews.com.

Baca Selengkapnya

2. LPKA Medan Dukung dan Siap Fasilitasi Ketatalaksanaan Kelembagaan di Kemenkumham Sumut di Tahun 2023

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan, ikuti kegiatan Fasilitasi Ketatalaksanaan dan Kelembagaan yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Sumatera Utara bertempat di Hotel Grandika Setiabudi Medan, Jumat (12/5/2023).

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara, Imam Suyudi. Dalam sambutannya Imam Suyudi mengatakan bahwa Ketatalaksanaan dan Kelembagaan merupakan kegiatan yang sangat penting untuk dilaksanakan demi mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kementerian Hukum dan HAM, sehingga diharapkan dapat membuat organisasi memiliki sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

"Dari delapan program yang menjadi prioritas aksi Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM, dua diantaranya adalah penataan organisasi dan penataan tata laksana. Tentunya berpedoman pada hal tersebut, kegiatan fasilitasi ketatalaksanaan dan kelembagaan merupakan kegiatan yang sangat penting untuk dilaksanakan demi mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kementerian Hukum dan HAM, sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel dan pelayanan publik yang prima," ucap Imam.