Respons TNI Penerapan Siaga Tempur di Papua Menuai Kritik, Diminta Dibatalkan

TRIBUN-MEDAN.com -Pascapenyerangan KKB Papua yang menewaskan 4 prajurit TNI, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mulai menerapkan siaga tempur di Papua.

Namun siaga tempur ini justru menuai kritik.

Bagaimana respons TNI?

Baca juga: Panglima TNI, KASAD, Pangkostrad dan Kapolri Sambut 3 Jenazah Prajurit TNI AD yang Gugur di Papua

Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Laksda Julius Widjojono menjawab kritik yang disampaikan sejumlah pihak terkait langkah Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang memutuskan menerapkan siaga tempur di Papua.

Diketahui, operasi siaga tempur diterapkan buntut peristiwa penyerangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang menewaskan empat prajurit TNI Angkatan Darat, salah satunya Pratu Miftachul Arifin.

 Terkait hal itu, Laksda Julius meminta masyarakat tidak perlu khawatir dengan operasi siaga tempur yang diterapkan TNI di sejumlah daerah rawan di Papua.

Sebab, kata dia, operasi siaga tempur itu sudah tersusun dengan rapi.

Ia memastikan operasi siaga tempur TNI tidak akan melebar ke mana-mana.

"Tidak usah khawatir dengan istilah siaga tempur, karena itu memang sudah tersusun, tidak ngawur, tidak melebar ke mana-mana, ya di situ," kata Julius di Mabes TNI, Jakarta, Jumat (21/4/2023).

Menurut Julius, keputusan TNI menerapkan operasi siaga tempur perlu diambil karena penanganan masalah di Papua itu, berdasarkan pengalaman selama lebih dari 50 tahun, dinilai belum berhasil.

"Kata kuncinya dari 50 tahun. Zamannya Pak Soeharto tidak berhasil, kurang keras seperti apa?" ujarnya.

Julius menambahkan, operasi siaga tempur perlu dilakukan karena aksi KKB atau kelompok separatis teroris (KST) di Tanah Papua semakin agresif.

 Mereka kerap mengancam keselamatan masyarakat, prajurit, juga kedaulatan Nevara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI.

"Siaga tempur dilakukan hanya di daerah-daerah rawan, daerah yang ditandai sebagai pusat-pusat operasi mereka," ujar Julius.

"Adapun secara fisik, kekuatan alutsista dan persenjataan tidak ada perubahan."